Gelar Rakornas, Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Konvergensi Kebijakan Perlindungan Perempuan & Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022, dan menekankan pentingnya Konvergensi Kebijakan dan Program Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bintang saat membuka secara resmi Rakornas PPPA di Tangerang, Banten, Selasa (13/9/2022) kemarin, mengatakan untuk mencapai hasil yang optimal dalam upaya perlindungan perempuan dan anak maka perlu dilakukan konvergensi dalam kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh berbagai pihak. 

Baca Juga: Menteri PPPA Bantah Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Indonesia Meningkat

"Konvergensi tersebut dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada monitoring dan evaluasi," kata Menteri PPPA dalam keterangannya, Selasa (13/9/2022).

Rakornas itu digelar selama dua hari yang diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang berkontribusi positif dan bermakna bagi terwujudnya konvergensi kebijakan dan program perlindungan perempuan dan anak.

Baca Juga: Kasus Kekerasan di Ponpes Gontor Jadi Perhatian Menteri PPPA hingga Kementerian Agama

Selain memperkuat komitmen, Rakornas juga bertujuan untuk memastikan keselarasan progam dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat pusat dan antara pusat dan daerah, serta terciptanya mekanisme monitoring dan evaluasi secara bersama dan berkelanjutan.

Menteri PPPA pada kesempatan itu mengatakan upaya melindungi perempuan dan anak membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan sinergi antarlembaga terkait (K/L atau OPD); antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa; serta antara Pemerintah/Pemda dengan lembaga masyarakat, lembaga profesi, dunia usaha, dan media. 

Ia juga mengangkat sejumlah topik bahasan di antaranya soal Dana Alokasi Khusus Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA).

Baca Juga: Kasus Kekerasan di Ponpes Gontor Jadi Perhatian Menteri PPPA hingga Kementerian Agama

"Untuk membantu pelaksanaan kewenangan daerah dalam mencapai prioritas pembangunan nasional, yaitu mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan cakupan dan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, mulai 2021 Pemerintah telah mengalokasikan DAK NF PPA dan berlanjut di tahun 2023 sebesar Rp132 miliar," katanya.

DAK NF PPA, kata dia, diharapkan benar-benar dimanfaatkan seoptimal dan seefektif mungkin di daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi perempuan dan anak korban kekerasan, TPPO, dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). 

Bintang menambahkan tantangan besar yang masih menjadi PR bersama di antaranya adalah jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang yang melapor ke lembaga layanan masih sedikit. Selain itu, korban yang melapor kurang mendapatkan layanan secara cepat, komprehensif, dan tuntas; dan penegakan hukum bagi pelaku kurang optimal. 

Baca Juga: Viral 45 Siswi di Kabupaten Batang Dicabuli Guru Agama, KemenPPPA Dorong Pelaku Dihukum Maksimal

"Permasalahan ini harus ditemukenali penyebabnya sehingga dapat dirumuskan rencana aksi bersama (lintas sektor) di pusat dan daerah untuk pemecahan masalah tersebut," katanya.