Suharso Monoarfa Ungkap Ada Pejabat Eselon 1 yang Masih Menerima BLT

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut bahwa sampai saat ini masih ada pejabat eselon 1 yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah. Hal ini menandakan, belum komprehensifnya sistem dari perlindungan sosial di Indonesia.

Oleh karena itu, Suharso menegaskan Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek merupakan salah satu pilar utama dalam reformasi sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif, inklusif dan adaptif terhadap berbagai goncangan ekonomi, kesehatan, sosial, dan alam.

Baca Juga: Mensos Risma Janjikan Terus Perbarui Data agar BLT BBM Tepat Sasaran

Suharso menyampaikan pelaksanaan Regsosek ini merupakan titik utama dalam perjalanan panjang Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa.

"Presiden RI Joko Widodo telah mengamanatkan agar dilaksanakan Regsosek ini pada pidato kenegaraan beliau tanggal 16 Agustus 2022 lalu. Ini menunjukkan bahwa betapa urgent-nya Regsosek ini," kata Suharso dalam agenda Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial melalui Regsosek, yang dipantau secara daring, Rabu (14/9/2022).

Kepala Bappenas tersebut memahami bahwa telah banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal perlindungan sosial, baik yang dilakukan di tingkat pusat maupun di daerah, seperti program jaminan sosial, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan program-program lainnya.

Baca Juga: Ombudsman Ingatkan Pentingnya Data Penerima Bantuan BLT BBM

"Upaya ini tentu perlu diperkuat, disatupadukan, disempurnakan, terutama agar benar-benar efekti mencapai tujuannya, tepat sasaran. Agar kita bisa mengurangi exclusion dan inclusion error," ujarnya.

Terdapat dua pilar utama perlindungan sosial yang perlu diperhatikan. Pertama, pemutakhiran data yang benar-benar memiliki akurasi yang tinggi, lengkap, dan mencakup seluruh penduduk.

"Regsosek berusaha akan mewujudkan pilar tersebut dengan data yang memadai. Program Pemerintah akan menjadi tepat sasaran dan berdaya ungkit yang maksimal," ucap Suharso.

"Dan tidak terjadi seperti tadi Bapak Mendagri menunjukkan berita tentang Wali Kota Solo yang mengeluh karena soal BLT yang kurang dan seterusnya. Itu datanya bersumber dari Kementerian Sosial," imbuhnya.

Baca Juga: Penyaluran BLT BBM di Solo Menuai Protes Warga

Kemudian, yang kedua adalah terintegrasinya berbagai program yang saat ini masih dilaksanakan secara fragmentasi. Dengan terwujudnya Regsosek, maka pilar kedua ini diharapkan pengintegrasiannya bisa dapat diwujudkan.

"Regsosek digunakan bersama Kementerian/Lembaga dan daerah, dengan pola bagi pakai dan tentu kita berharap intervensi dilakukan bisa konvergen di semua tingkatannya. Serta mencapai sasaran target dengan tingkat kebenaran yang tinggi," jelas Suharso.

Regsosek merupakan program pendataan kondisi sosial ekonomi penduduk, mulai dari demografi, perumahan, keadaan disabilitas, status kepemilikan aset, hingga informasi geospasial. Regsosek ini dilakukan untuk seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali, termasuk Presiden dan seluruh pejabat negara.

Lebih lanjut, Suharso menyampaikan bahwa pihaknya telah belajar banyak dari pandemi Covid-19, di mana masyarakat sampai Pemerintah harus adaptif terhadap situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serta bagaimana Pemerintah memerlukan pengintegrasian antar program dan dapat menyalurkannya dengan cepat, termasuk juga bagaimana layanan itu dapat mudah diakses.

Baca Juga: Ditargetkan Rampung Pekan Depan, Sebanyak 250.944 KPM di Indramayu Peroleh BLT BBM

"Regsosek akan mendukung upaya tersebut sehingga Pemerintah dapat mengidentiikasi penduduk yang rentan, yang terdampak dan kemudian menyalurkan bantuan tersebut," lanjutnya.

Suharso mengatakan, Bappenas senantiasa mendorong Regsosek ini sejak waktu yang lalu. Dan dengan dikembangkannya data yang komprehensif dan mutakhir, serta dipergunakannya data ini oleh seluruh sektor K/L Pemerintah daerah dan pusat, diharapkan Regsosek ini juga akan mempercepat terbentuknya satu data Indonesia.