Hari Kontrasepsi Sedunia, KSP: Momentum Tepat Guna Percepat Capaian KB Pasca Persalinan

Masyarakat global baru saja memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia atau World Contraception Day, yang jatuh pada 26 September 2022. Bagi Indonesia, peringatan tersebut harus menjadi momentum untuk mempercepat capaian Rencana Aksi Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden dr. Brian Sri Prahastuti mengungkapkan, hingga Juni 2022, capaian rencana aksi KB pasca persalinan baru berkisar di angka 35,78 persen dari target 40 persen, atau secara kumulatif baru mencapai 14,31 persen dari total target tahunan.

Baca Juga: Dukung Langkah Jokowi, KSP: Perpres Strategi Kebudayaan Beri Ruang Pengembangan Budaya Lokal

“KB pasca persalinan punya kontribusi besar untuk menurunkan angka kematian ibu dan stunting. Karena itu peningkatan pelayanan KB pasca persalinan ini harus dioptimalkan,” kata Brian dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/9/2022).

Menurut Brian, belum maksimalnya capaian KB pasca persalinan karena masih banyak ibu hamil yang belum sepenuhnya mendapatkan dukungan keluarga untuk menjadi akseptor KB, yakni dalam kurun waktu hingga 42 hari setelah melahirkan. Selain itu, lanjut dia, juga disebabkan minimnya sosialisasi sehingga ibu hamil kurang mengetahui pentingnya KB pasca persalinan.

Untuk itu, ujar Brian, perlu ada langkah-langkah promosi dan sosialisasi kepada ibu hami dengan pendekatan budaya dan kearifan lokal, serta memperkuat strategi konseling berimbang dan persuasif, baik oleh bidan, penyuluh dan pendamping lapangan KB.

"Yang paling penting kita juga harus meningkatkan komitmen dari pemangku kepentingan dan memastikan rencana aksi masuk dalam dokumen perencanaan daerah,” terangnya.

Baca Juga: KSP Pastikan Tidak Ada Pemotongan BLT di Desa Cikakak Brebes

Dia menambahkan, untuk memperkuat sistem informasi dan pendataan, sejak April lalu, BKKBN telah mengembangkan Sistem Informasi Keluarga (SIGA), tak terkeculai di dalamnya terdapat data layanan KB pasca persalinan. Sayangnya masih ada kendala teknis dan kesiapan daerah sehingga belum semua layanan terekam dengan baik.

Sebagai informasi, sebelumnya Kantor Staf Presiden melakukan rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga terkait membahas penguatan layanan KB pasca persalinan untuk mencapai target RPJMN, pada Kamis (22/9).

Baca Juga: Datangi KSP, Nakes Curhat Status Kepegawaian Non-ASN

Dalam pertemuan tersebut dirumuskan beberapa langkah strategis untuk percepatan pencapaian target layanan KB pasca persalinan. Yakni, mendorong kabupaten/kota untuk memasukkan layanan KB pasca persalinan dalam RPJMD, simplifikasi pencatatan dan harmonisasi data antara BKKBN dan Kemenkes, serta pemberdayaan tim pendamping keluarga untuk menemukan dan memberikan edukasi kepada ibu hamil dan ibu nifas.

Baca Juga: Percepat Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, BKKBN Mutakhirkan 39 Juta Data Keluarga

"Contoh baik yang diangkat adalah komitmen Kabupaten Karawang dalam upaya peningkatan layanan KB Pasca Persalinan, melalui Peraturan Bupati Nomor 18/2022, yang diantaranya mengatur tentang standar pelayanan sehingga dapat mempercepat pemenuhan target,” jelas Brian.