Jaga Mutu Hasil Perikanan, KKP Siapkan Quality Assurance Berbasis Digital

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan dukungan teknis guna mendukung implementasi 5 program prioritas. Dari sisi penjaminan mutu, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) telah menjalankan quality assurance (QA) berbasis digital.

"Karantina adalah soal keamanan dan kedaulatan negara, mencegah penyebaran penyakit," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, saat membuka Rakernas BKIPM 2022, di Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Baca Juga: Distribusikan Hasil Perikanan, KKP Gandeng KAI Logistik

Dalam kesempatan ini, Trenggono menyebut karantina dan pengendalian mutu menjadi garda terdepan dalam menjaga mutu hasil perikanan. 

"Pengendalian Mutu tetap menjadi domain dari KKP, memastikan dari hulu hingga hilir dan dapat memenuhi standar dan kualifikasi yang telah ditentukan, KKP sudah merancang suatu program besar bertema Blue Economy," terang Trenggono. 

Sementara itu, Kepala BKIPM, Pamuji Lestari, memastikan jajarannya telah menyiapkan Sistem Informasi Quality Assurance (SIQA) sebagai salah satu wujud kontribusi terhadap keberhasilan program prioritas dan target-target yang relevan dengan tugas dan fungsi BKIPM. Dia pun mengajak seluruh jajarannya untuk terus berinovasi dan beradaptasi terhadap tantangan lingkungan strategis yang dinamis di era perdagangan global. 

"Transformasi layanan berbasis digital menjadi kunci pelayanan publik," ujar Tari.

Dia pun mengapresiasi Sisterkaroline atau Sistem Informasi Terintegrasi Karantina Ikan Online yang telah diakui sebagai platform dan sarana pertukaran data elektronik yang sangat mendukung berjalannya fungsi layanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa.

Baca Juga: KKP: Penjualan Ikan Hias Air Tawar Ilegal Beri Dampak Buruk pada Negara

"Di samping sebagai sumber informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan ini sangat bermanfaat," sambungnya. 

Tak hanya itu, Tari mengimbau para pegawai BKIPM untuk menjaga keberlanjutan join program dengan Indonesian National Single Window (INSW), serta join inspection melalui Singel SubMission (SSm) dengan Ditjen Bea dan Cukai. Terlebih peran vital BKIPM  telah berkontribusi nyata terhadap penataan eksosistem logistik nasional yang memiliki dampak menekan dwelling time, serta efisiensi waktu dan biaya logistik.

"Di masa mendatang akan diberlakukan pembayaran PNBP secara terintegrasi melalui single payment," tuturnya. 

Sebagai bentuk motivasi, Tari menceritakan pengalamannya saat presentasi terkait dengan pelaksanaan Remote Inspection di forum United Nation (UN) yang dilaksanakan di Viena Austria. Kala itu, para peserta seminar sangat antusias dan mengapresiasi BKIPM. 

Baca Juga: KKP Dorong Ekosistem Pasar Ikan Hias Air Tawar dalam Gelaran Kalikan Expo 2022

Menurutnya, remote inspection sebagai pengganti inspeksi secara fisik yang tidak bisa dilaksanakan dalam masa pandemi Covid 19, bisa mempermudah sertifikasi. 

"Namun demikian, untuk memperkuat penggunaan E-certificate maka perlu adanya penyelarasan norma dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan SDM aparatur yang memiliki kompetensi yang sesuai," urai Tari.

Karenanya, dia meminta dukungan pengembangan layanan E-certificate berbasis digital sekaligus peningkatan kompetensi SDM aparatur dan  kerangka kerja sama dengan negara mitra dan lembaga internasional dalam rangka peningkatan kapasitas.

Baca Juga: KKP Tempatkan Rumput Laut jadi Budi Daya Prioritas

"Tema Rakernas sangat relevan dengan tantangan masa kini, yang harus kita sikapi bersama secara kolaboratif, bersinergi serta dalam semangat gotong royong," tutup Tari.

Sebelumnya, Menteri Trenggono memaparkan 5 program prioritas KKP. Pertama ialah perluasan Wilayah Konservasi Laut dengan target 30% dari luas laut NKRI, kedua penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zona. Ketiga, pengembangan Budidaya Laut, Pesisir dan Pedalaman, Keempat, pengelolaan Sampah Laut, terakhir pengelolaan Berkelanjutan Pesisir dan Pulau Kecil.