Lihat Potensi Besar, Suahasil: LDKPI untuk Orkestrasi Diplomasi Politik dan Ekonomi Indonesia

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melihat banyak sekali kementerian dan lembaga (K/L) yang telah melakukan kerja sama luar negeri. Menurutnya, kegiatan tersebut harus lebih terstruktur, terintegrasi, dan terhubung dengan kepentingan Indonesia melalui diplomasi luar negeri, diplomasi politik, dan diplomasi ekonomi.

"Muncullah ide pada tahun 2019, kita membuat lembaga khusus Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian AID yang diharapkan bisa melakukan orkestrasi untuk kepentingan diplomasi politik, diplomasi ekonomi," kata Wamenkeu saat menyampaikan keynote speech pada Seminar LDKPI "Perluasan Ekspor melalui Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing", mengutip dari rilisnya, Kamis (3/11/2022).

Baca Juga: Sosialisasikan RUU P2SK di Papua, Kemenkeu: Ini Sangat Penting!

LDKPI atau Indonesian AID didirikan antara lain untuk memperkuat tata kelola pemberian hibah kepada pemerintah asing atau lembaga asing yang fleksibel, efektif, dan efisien. Dengan pendirian LDKPI, pemberian hibah ke luar negeri sebagai alat diplomasi, baik diplomasi politik maupun diplomasi ekonomi, akan lebih terintegrasi dan lebih terarah.

Kebijakan untuk memberikan bantuan pada pemerintah asing atau lembaga asing merupakan langkah konkret pelaksanaan tujuan bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Ini menjadi salah satu pilar dari yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa kita yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 itu. Indonesia diamanatkan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia itu untuk ikut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," ujarnya.

Suahasil mengatakan bahwa pembentukan LDKPI diharapkan mampu meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk mengelola negara secara modern. Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri sebagai dua tonggak utama dalam LDKPI diharapkan dapat menyusunnya secara rapi.

"Saya meminta kepada teman-teman di Indonesian AID untuk terus bekerja secara rigorous melihat seluruh aspek keuangan negara, kementerian, dan lembaga. Apa yang dilakukan oleh APBN? Apa yang perlu kita perbaiki, kita perkuat? Kita tetap ingin membuat supaya bentuk kerja sama luar negeri itu makin meningkat, tetapi dia harus mengerucut kepada penguatan diplomasi politik dan diplomasi ekonomi. Itu adalah kepentingan nasional Indonesia dan LDKPI menjadi alatnya," kata Suahasil.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi bahwa dalam 3 tahun ini LDKPI telah memiliki dana abadi sebesar Rp6 triliun. Tahun depan, pemerintah akan menyisihkan Rp2 triliun untuk dana abadi LDKPI.

"Harus dikelola lagi, nanti hasil pengelolaan yang tahun ini dipakai tahun depan. Lalu kemudian kita tambah lagi dana abadinya, kita kelola lagi, sehingga dari tahun ke tahun berakumulasi. Jadi kalau kita disiplin, kita jaga tata kelola, kita jaga bagaimana menggunakannya dengan baik, kita akan sampai ke tingkat mengelola negeri kita dengan cara negara maju," pungkasnya.