Serikat Pekerja Bersama Buruh Satu Suara, Kompak Menolak PHK Massal Jiwasraya

Polemik yang terjadi di tubuh asuransi PT Jiwasraya hingga saat ini masih belum menemukan titik terang bagi para karyawan yang bekerja di asuransi plat merah tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Serikat Pekerja (SP) PT Jiwasraya menggelar konferensi pers mengenai permasalahan dan PHK karyawan Jiwasraya, Selasa (29/11) di Jakarta.

Baca Juga: Kejakgung Sita Eksekusi Lahan 52 Hektare Milik Terpidana Jiwasraya Benny Tjokro

Dalam kesempatan ini, Deolipa Yumara selaku kuasa hukum karyawan PT Jiwasraya menyampaikan, dalam hal ini juga Jiwasraya bisa dikatakan melakukan penggelapan aset, baik dari tanah maupun aset lain.

"Atas kejadian ini, kita dapat mengusut dari beberapa sisi, bahkan bisa kita laporkan ke KPK, karena ini juga bisa diindikasikan korupsi," tegas Deolipa.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Serikat Pekerja PT Jiwasraya, Hotman David menyampaikan bahwa manajemen akan melakukan rasionalisasi dan akan menutup Jiwasraya itu sendiri.

"Ini sangat mengancam nasib 169 orang karyawan dan kami tidak setuju dengan keputusan dari manajemen," tandas David.

Padahal memasuki akhir 2022, seluruh karyawan Jiwasraya telah melaksanakan kerja dengan baik dan sukses.

Hotman David membeberkan, saat ini Jiwasraya akan melakukan rasionalisasi berupa pemberhentian terhadap seluruh karyawan, padahal para karyawan tersebut selama ini telah melakukan instruksi Direksi untuk melaksanakan program restrukturisasi nasabah sejak 2020 hingga saat ini.

"Rasionalisasi ini merupakan keputusan Kementerian BUMN yang akan dilanjutkan dengan rencana penutupan Jiwasraya," kata David mengutip pernyataan Direksi.

Ia menambahkan, rasionalisasi berupa PHK karyawan ini tidak memiliki dasar hukum berupa ketentuan perusahaan yang mengatur tentang skema rasionalisasi termasuk penetapan hak-hak karyawan akibat adanya rasionalisasi serta tidak memiliki kriteria bagi karyawan yang terdampak rasionalisasi sehingga hak-hak yang ditawarkan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direksi Jiwasraya dengan karyawan.

Seperti yang disampaikan Direksi Jiwasraya, rasionalisasi berupa pemberhentian terhadap seluruh karyawan harus dilakukan, padahal di sisi lain Jiwasraya masih mengelola lebih dari 1,5 juta peserta asuransi

Baca Juga: Sibuk Endorse Ganjar Pranowo Jelang Tutup Jabatan, Jokowi Dikuliti: Bukannya Tuntaskan Masalah...

Menurut David, rencana rasionalisasi yang disampaikan Direksi Jiwasraya ini bertentangan dengan janji atau komitmen Direksi Jiwasraya yang pernah diucapkan ke seluruh karyawan bahwa seluruh karyawan Jiwasraya akan dimigrasikan untuk bekerja di IFG Life dan menjamin kelangsungan pekerjaan bagi seluruh karyawan Jiwasraya.

"Tapi kenyataan sekarang, jalur migrasi dari karyawan Jiwasraya ke IFG Life sudah ditutup," katanya.

Direksi menyatakan bahwa di dalam Rapat Terbatas (Ratas), Jiwasraya akan ditutup pada semester 1 tahun 2023 berdasarkan instruksi Kementerian BUMN cq. Presiden.

Baca Juga: Rhenald Kasali Soal PHK Ruangguru dan Binar Academy: Kerja Butuh Lebih dari Sekadar Sertifikat

David juga menyampaikan, di sisi lain BPK selaku auditor negara tidak merekomendasikan penutupan Jiwasraya mengingat risiko keuangan negara sangat besar dan Jiwasraya merupakan bagian dari sejarah negara.

Selain itu DPD RI telah membentuk Pansus Jiwasraya dan telah mengundang Direksi Jiwasraya hadir dalam rapat dengan DPD-RI, dimana Direksi Jiwasraya tidak pernah hadir dalam beberapa kali undangan pertemuan.

Salah satu poin dari hasil kerja Pansus Jiwasraya DPD-RI merekomendasikan Pemerintah untuk mencari jalan keluar penyelesaian permasalahan Pensiunan dan Karyawan Jiwasraya sebagai dampak permasalahan di Jiwasraya.

Saat ini Jiwasraya masih memiliki aset Financial /Non Financial yang seharusnya bisa menjadi prioritas dalam menyelesaikan seluruh kewajiban baik kepada ratusan karyawan dan pensiunan Jiwasraya, namun perusahaan malah menghibahkan aset/kekayaan kepada perusahaan lain bahkan berencana melakukan PHK kepada seluruh karyawan.

"Yang paling penting, manajemen Jiwasraya harus terbuka dan transparan," tutup David.

Ditambahkan Sekretaris Jenderal I SP PT Jiwasraya, Nugroho Eko Wibowo, pada prinsipnya ketika restrukturisasi ini dilakukan, bila ada pengalihan aset pihaknya belum tahu bagaimana bentuknya.

"Ketika migrasi saat ini tidak bisa dilanjutkan lagi dengan alasan masalah keuangan, namun direksi masih menerima bonus dari BUMN,"

Pihaknya tidak ingin di PHK, bila ini terjadi pihaknya meminta kompensasi dari pihak manajemen Jiwasraya selama pihaknya bekerja di Jiwasraya.

"Kami meminta kompensasi sesuai dengan masa kerja kami. Kami yakin manajemen Jiwasraya mampu untuk memberikan kompensasi sesuai apa yang diinginkan oleh karyawan," imbuhnya.

Baca Juga: Megawati Dibuat Tak Berkutik, Rizal Ramli Ungkap Rahasia Jokowi Menjadi Presiden: Dia Berani Main...

Saat pihaknya menanyakan kepada pihak manajemen, apakah pada 2023 Jiwasraya ditutup? Tapi pihak manajemen tidak bisa menjawab," ungkapnya.