Dinasihati Soal Bupati Meranti, Stafsus Sri Mulyani Kasih Balasan: Kalau Politikus Demokrat Tuntut Permintaan Maaf, Haknya dari Mana?

Permintaan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo yang menuntut Bupati Meranti minta maaf direspons Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis.

Hasbil dalam unggahannya menyebut Prastowo tak berhak untuk mendesak Bupati Meranti Muhammad Adil untuk meminta maaf soal pernyataanya yang viral.

Baca Juga: Ungkapkan Kekecewaan hingga Ancam Angkat Senjata, Bupati Meranti Kena Sentil: Air Beriak Tanda Tak Dalam

"Pak @prastow tuk yang terakhir kalinya saya respons terkait ini, berdasarkan keputusan ini, anda hanya ditunjuk sebagai jubir Kemenkeu. Menjadi jelas bahwa tidak ada HAK anda meminta Bupati Meranti minta maaf. Tugas anda hanya memberikan klarifikasi terhadap pernyataan Bupati tersebut," ungkap Kepala BPOKK DPP Insan Muda Demokrat Indonesia ini.

Menjawab pernyataan tersebut, Prastowo menyindir Hasbil soal kader Demokrat lain yang kerap mendesak pihak lain untuk meminta maaf dalam beberapa kasus.

"Bung @Hasbil_Lbs yang luar biasa hebat dan bersemangat, terima kasih untuk tanggapan ini. Izinkan saya bertanya, kalau kader Partai Demokrat menuntut orang lain minta maaf seperti ini, haknya datang dari mana? Pakai SK atau apa?" ucapnya, dalam unggahannya, Senin sore (12/12/2022).

Pria kelahiran Gunungkidul Yogyakarta ini mengunggah beberapa artikel ketika salah satu petinggi Demokrat, yakni Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief, mendesak Moeldoko dan Cs minta maaf.

Diketahui, pernyataan Adil yang viral dan menjadi polemik adalah ketika dia menyampaikan keluhannya ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru Kamis (9/12/2022).

Baca Juga: Ada Pesan untuk Bupati Meranti: 'Jangan Kayak Preman Pasar!'

Dia juga marah ke anak buah Sri Mulyani itu dengan mempertanyakan orang di Kemenkeu apakah berisi iblis atau setan. Hal itu terkait 8.000 barel/d minyak yang didapat Meranti, tetapi tidak mendapat penjelasan terkait hasil tersebut dari Kemenkeu yang seharusnya mereka terima.

"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu, entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," ungkap Adil.