Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Cegah Macet Saat Puncak Arus Mudik Nataru, Kakorlantas Usulkan Perusahaan Terapkan WFH

        Cegah Macet Saat Puncak Arus Mudik Nataru, Kakorlantas Usulkan Perusahaan Terapkan WFH Kredit Foto: Antara/Fakhri Hermansyah
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Pol Firman Santyabudi mengusulkan beberapa rekomendasi dalam menghadapi lonjakan arus lalu lintas selama libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Satu di antaranya, ia menyarankan perusahaan untuk dapat memberlakukan sistem work from home (WFH) bagi para karyawannya.

        Firman memprediksi puncak arus mudik Nataru akan terjadi pada 1 Januari 2023. Ia mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterima, banyak karyawan yang mengajukan cuti saat libur Nataru.

        Baca Juga: Ada Lonjakan Arus Kendaraan Libur Nataru Tahun Ini, Menhub Prediksi 44,1 Juta Orang Bepergian!

        "Ini sifatnya imbauan mungkin kepada yang swasta barang kali. Kalau di jadwal pemerintah tidak ada lagi libur bersama itu, tapi biasanya mereka yang cuti," ujar Firman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (13/12/2022). 

        Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memperkirakan puncak arus pertama akan terjadi pada 23-24 Desember 2022, dengan puncak arus baliknya pada 25-26 Desember 2022. Selanjutnya, puncak arus mudik kedua diprediksi terjadi pada 30-31 Desember 2022, dengan puncak arus baliknya pada 1-2 Januari 2022.

        Baca Juga: Menjelang Nataru, Permintaan Komoditas Bahan Pangan Mulai Meningkat

        Adapun, prediksi pergerakan masyarakat terbesar berasal dari Jabodetabek (7,1 juta orang atau 16,5% dari total pergerakan 44,17 juta orang). Diikuti Jawa Timur (6,2 juta orang atau 14,5%), Jawa Tengah (5,8 juta orang atau 13,6%), Jawa Barat (4,4 juta orang atau 10,2%), dan Sumatera Utara (3 juta orang atau 6,9%). 

        Untuk daerah tujuan terbanyak, diprediksi paling besar adalah ke Jawa Tengah 19,7%. Diikuti Jawa Timur 17,5%, Jawa Barat 14,6%, Jabodetabek 10,5%, dan DI Yogyakarta 8,2%. Sedangkan untuk Kota/Kabupaten, daerah wisata menjadi daerah tujuan terbanyak, yaitu ke Yogyakarta 19,7%. Diikuti Kab Bandung 17,5%, Kabupaten Malang 14,6%, Kota Bandung 10,5%, dan Kab Bogor 8,2%. 

        Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan sejumlah hal untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan angkutan Nataru, di antaranya memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi.

        Pemerintah bersama operator transportasi telah menyiapkan sebanyak 57.693 unit bus dan 111 terminal, 910 unit kapal dan 110 pelabuhan, 484 kereta serta 9 daop dan 4 divre, 205 kapal penyeberangan serta 11 lintas pelabuhan penyeberangan, 41 dermaga MB, 3 dermaga ponton, dan 16 dermaga plengsengan, juga 402 unit pesawat dan 51 bandar udara. 

        Baca Juga: Kampanyekan Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum, Kemenhub: Untuk Kurangi Kemacetan!

        Kemudian, melakukan sosialisasi kebijakan kepada operator angkutan penumpang dan barang, serta masyarakat umum. (Contoh: melakukan pembatasan pada angkutan barang tertentu kecuali Angkutan Logistik Sembako, imbauan penerapan prokes, dan lain sebagainya).

        Selanjutnya, melakukan ramp check untuk memastikan kelaikan sarana dan prasarana transportasi, menerapkan manajemen rekayasa lalin pada jalan tol maupun nontol, dan pengaturan layanan transportasi selama masa Nataru sesuai dengan syarat perjalanan dalam dan luar negeri yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19. 

        Baca Juga: Kemenhub Pastikan Kelancaran Transportasi Udara Saat Nataru Melalui Monitoring Navigasi Penerbangan

        Untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan angkutan Nataru, Kemenhub menyelenggarakan Posko Terpadu Nataru mulai 19 Desember 2022 s.d. 4 Januari 2023 (17 hari). 

        Kemenhub juga melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh stakeholder terkait, seperti Kemenko Polhukam, Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kemenkes, Kemendagri, Kominfo, Kemenparekraf, Kemenag, KemenPUPR, Kemendikbudristek, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, TNI, Polri, Satgas Covid-19, BMKG, Basarnas, BNPB, BNN, KNKT, serta para operator sarana dan prasarana transportasi. 

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Rena Laila Wuri
        Editor: Ayu Almas

        Bagikan Artikel: