Orang DPD Heran Lihat Kelakuan Bawaslu yang Bakal Bikin Aturan Baru Agar Anies Baswedan Tak Lakukan Kunjungan: Kok Terusik?

Bawaslu RI rencana membuat regulasi guna membatasi praktik curi start kampanye menyusul adanya laporan terkait safari politik Anies Baswedan.

Mengenai hal ini, Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) mempertanyakan rencana tersebut. Rencana itu sebelumnya disampaikan Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menyusul adanya laporan Anies Baswedan curi start kampanye Pilpres 2024.

"Dengan adanya silaturahmi Saudara Anies, kok tiba-tiba Bawaslu merasa terusik, mendadak ingin menghadirkan regulasi," kata Rachman Thaha dilansir dari JPNN.com, Sabtu (17/12).

Baca Juga: Amien Rais Bongkar Habis! Ternyata Gegara Masalah Video yang Buat Partai Ummat Nggak Lolos Jadi Peserta Pemilu

Bawaslu sendiri sudah menyatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan Anies Baswedan dari safari politik ke Aceh, beberapa waktu lalu. Namun, eks gubernur DKI Jakarta itu hanya dinilai tidak etis.

Oleh karena itu, senator yang beken disapa dengan inisial ART itu mempertanyakan regulasi semacam apa lagi yang ingin dibuat Bawaslu RI.

"Jangan seenaknya membuat regulasi untuk menyandera seseorang, seorang anak bangsa yang ingin punya ruang untuk memimpin negeri ini," tutur ART.

Anggota DPD asal Sulawesi Tengah (Sulteng) itu meminta Bawaslu jangan sampai membuat aturan-aturan yang terkesan menghambat regenerasi kepemimpinan bangsa.

Baca Juga: Terbongkar! Refly Harun Blak-blakan Rahasia Mengapa Selalu Ada Lautan Manusia saat Anies Baswedan Lakukan Kunjungan, Ternyata…

"Jangan mengada-ada. Ada apa dengan Bawaslu hari ini? Bawaslu jangan menjadi alat secara politik, jika mau menyandera seseorang. Ini anak negeri, anak bangsa harus semua diberi ruang. Karena ini persoalan regenerasi ke depan," ucap ART.