Kolaborasi Jadi Kunci Peningkatan Pemanfaatan EBT

Isu ketahanan energi dan mitigasi harus dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin, begitu pun dengan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk kemandirian energi bangsa menjadi sebuah keharusan.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Sampe L Purba mengatakan, pemerintah kerap dituntut untuk menjaga ketahanan dan keamanan energi nasional dengan tetap menjaga keseimbangan tiga aspek trilemma energi, yaitu kesetaraan, ketahanan energi, dan keberlanjutan lingkungan.

Pengembangan energi ke depannya, harus tetap sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)-nya.

Baca Juga: Meski Sudah Dihapus, Masyarakat Harus Waspada pada Skema Power Wheeling dalam RUU EBT

Sampe mengungkapkan, dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang disampaikan pada Perjanjian Paris, Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030 tanpa bantuan internasional dan 41% dengan bantuan internasional, masing-masing sebesar 834 Mt Carbondioxide equivalent (CO2e) dan 1.185 Mt CO2e.

Komitmen tersebut diperkuat di COP26 Glasgow 2021, di mana Pemerintah Indonesia menyatakan kemampuannya untuk berkontribusi dalam percepatan perwujudan Net-Zero Emission (NZE) global.

"Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) juga membuka peluang dalam membangun ekonomi nasional yang hijau serta sebagai upaya pemulihan ekonomi pascapandemi. Isu ini sesuai dengan tema Presidensi G20 Indonesia, yaitu Recover Together, Recover Stronger yang mengangkat transisi energi sebagai salah satu isu utamanya," ujar Sampe dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (19/12/2022).

Sampe mengatakan, saat ini Indonesia sedang menjalankan transisi energi dari energi berbasis fosil ke EBT yang terbukti rendah emisi dan lebih ramah lingkungan. 

Untuk mempercepat pemanfaatan EBT, Pemerintah melakukan bterapa program antara lain, pembangunan PLT EBT On Grid berbasis RUPTL PLN, Implementasi PLTS Atap, Konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke PLT EBT (PLT Gas sebagai transisi), Mandatori B30, dan Co-Firing Biomassa pada PLTU.

"Pengembangan EBT adalah salah satu upaya kita untuk memenuhi komitmen NDC. Dalam dokumen Updated NDC yang disampaikan pada pertemuan COP27, Indonesia telah menaikkan komitmen penurunan emisi GRK di tahun 2030 dari sektor energi menjadi 358-446 Juta ton CO2," ujarnya. 

Sampe menegaskan bahwa kolaborasi merupakan kunci penting untuk meningkatkan pemanfaatkan EBT.

"Sinergi dan kolaborasi dari semua kalangan sangat dibutuhkan untuk percepatan pengembangan EBT di Indonesia, terutama dari kalangan anak muda dan akademisi. Merekalah yang mampu menciptakan inovasi-inovasi baru dan memajukan kualitas SDM Indonesia di mata dunia internasional," utupnya.