Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Habis Menuduh Jokowi, Amien Rais Cs Teriak Lagi: Kami Terus Diganggu dalam Menjalankan Verifikasi!

        Habis Menuduh Jokowi, Amien Rais Cs Teriak Lagi: Kami Terus Diganggu dalam Menjalankan Verifikasi! Kredit Foto: Instagram/Amien Rais
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Juru Bicara DPP Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya mengeluarkan pernyataan menohok terkait dengan Pemilu 2024.

        Dirinya mengatakan pihaknya kembali mendapatkan gangguan dalam upayanya untuk menjalankan verifikasi sesuai apa yang diperintahkan Komisi Pemilihan Umum.

        Baca Juga: Sudah Sepuluh Tahun Lamanya, Pemerintahan Jokowi Akhirnya Lunasi 'Hutang' Terhadap Dunia Pendidikan!

        Sebelumnya, Partai Ummat juga pernah melayangkan tuduhan bahwa adanya intervensi dari pemerintah dalam menjegal pihaknya ikut pesta demokrasi.

        "Partai Ummat mengecam upaya-upaya yang dilakukan oleh salah satu partai yang terus mencoba menggagalkan proses verifikasi faktual ulang Partai Ummat di Sulawesi Utara setelah tercapainya kesepakatan melalui mediasi," kata Mustofa lewat keterangannya, Senin (26/12/2022). .

        Mustofa menuturkan, kabar adanya gangguan dari partai politik lain didapat dari laporan kader-kader Partai Ummat di daerah.

        "Dari informasi pengurus dan kader partai di daerah-daerah yang sekarang ini sedang menjalani verifikasi ulang di Sulawesi Utara, kami mendapatkan laporan bahwa kader-kader salah satu partai tertentu begitu getol terus-menerus mengganggu jalannya verifikasi faktual," tuturnya.

        "Bahkan lebih jauh terindikasi melakukan upaya intervensi kepada penyelenggara dan pengawas agar Partai Ummat tidak lolos dan tidak bisa ikut Pemilu 2024," sambungnya.

        Baca Juga: Elite PKS Nilai Jokowi Kurang Bijak, Katanya Mau Tentram, Eh Malah Bikin 'Onar' Jelang Pilpres 2024

        Terkait itu Mustofa memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap adanya gangguan atau intervensi tersebut. Menurutnya, semua partai politik punya hak yang sama.

        "Kalau bermanuver politik, bermanuverlah dengan sportif. Jangan gunakan cara-cara yang tidak etis dan curang karena takut kalah dalam permainan," tuturnya.

        Lebih lanjut, Mustofa mengatakan, bahwa kadernya di daerah dengan adanya gangguan tersebut tidak akan gentar. Sebab, ia mengklaim kadernya sudah teruji.

        Baca Juga: Efek Reshuffle Tanpa Dasar, NasDem Sudah Dipastikan Gusar, Jokowi Bisa-bisa Gak Diberi Ketenangan!

        Kendati begitu, Mustofa belum menjelaskan lebih jauh soal partai politik tertentu yang coba-coba melakukan gangguan terhadap verifikasi faktual Partai Ummat tersebut.

        "Kader Partai Ummat adalah petarung dan pejuang semua di lapangan. Kami yakin bila tidak ada gangguan, insya Allah Partai Ummat tidak akan menemukan hambatan yang berarti. Kader Partai Ummat adalah para aktivis partai yang sudah teruji," pungkasnya.

        Sebelumnya, KPU RI menyatakan bahwa Partai Ummat sudah lolos verifikasi administrasi sebagai calon peserta Pemilu 2024. Selanjutnya partai besutan Amien Rais tersebut akan menjalani verifikasi faktual sebelum dinyatakan lolos atau tidaknya sebagai peserta Pemilu 2024.

        "Iya (lolos verifikasi administrasi), jadi prosesnya begini, penarikan sampel keanggotaan parpol itu baru dapat dilakukan apabila hasil verifikasi administrasi persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dinyatakan memenuhi syarat," kata Komisioner KPU RI, Idham Holik kepada wartawan, Senin (26/12/2022).

        Idham menyampaikan, dalam proses verifikasi administrasi ini pihaknya telah melakukan penarikan sampel keanggotaan Partai Ummat. Kegiatan tersebut, kata dia, dihadiri oleh anggota DKPP RI dan Bawaslu RI di kantor KPU RI.

        Baca Juga: Tak Ada 'Bekingan', Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Gak Bakalan Jadi Next Jokowi: Sesederhana Itu!

        Adapun untuk hari ini, Idham menyampaikan, pihaknya akan melakukan verifakasi faktual terhadap Partai Ummat. Hal itu hanya akan dilakukan di dua Provinsi yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: