Nasdem Bantah Kadernya Lakukan Gugatan Sistem Proporsional Terbuka ke Mahkamah Konstitusi

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya menegaskan, uji materi Undang-undang No. 7 tahun 2015 tentang Pemilu ke Mahkamah Konsitusi oleh Yuwono Pintadi tidak mewakili nama Partai Nasdem. Pasalnya, Willy mengatakan status keanggotaan Yuwono telah berakhir sejak tahun 2019.

Dia menegaskan, NasDem secara tegas menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Laporan yang mencatut Partai NasDem untuk kepentingan pribadi, lanjutnya, jelas telah melanggar kebijakan partai.

"Hal-hal strategis dan politis, secara garis partai sudah jelas kita menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Oleh karenanya, jika ada orang yang mencatut Partai NasDem atas kepentingan individu tertentu, jelas ini melanggar kebijakan partai," kata Willy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/12/22).

Baca Juga: Tak Suka Sama Kinerjanya, Elite Megawati Nyatakan Menterinya NasDem Memang Layak Didepak Jokowi

Berdasarkan kebijakan yang diambil pada Kongres Partai NasDem ke-II pada 2019 lalu, Willy mengatakan bahwa seluruh keanggotaan sudah digitalisasi. Hal tersebut juga tertuang dalam surat DPP Partai Nasdem terkait E-KTA.

Dia menegaskan Yuwono tidak melakukan registrasi ulang keanggotaan Partai NasDem sebagaimana keputusan kongres untuk mendigitalalisasi KTA. Dengan demikian, Yuwono tidak lagi sebagai kader partai.

"Yuwono Pintadi bukan lagi kader Nasdem, karena tidak patuh terhadap surat edaran tersebut. Oleh karena itu, Yuwono tidak punya hak mengklaim Partai NasDem dalam gugatan uji materiil ke MK terkait sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup," jelasnya.

Baca Juga: Setuju dengan Djarot, Hasto PDIP Ikut-ikutan Bilang Menteri NasDem Layak Kena Reshuffle: Ini Catatan Bagi Presiden!

Lebih lanjut, Willy juga menuturkan bahwa sistem proporsional terbuka adalah bentuk kemajuan dalam praktik berdemokrasi. Sistem proporsional terbuka adalah antitesis dari sistem yang sebelumnya yakni sistem proporsional tertutup. 

"Proporsional terbuka memungkinkan beragam latar belakang sosial seseorang untuk bisa terlibat dalam politik elektoral. Dengan sistem semacam ini pula, warga bisa turut mewarnai proses politik dalam tubuh partai,” pungkasnya.

Baca Juga: Isu Didepak Jokowi Gegara Anies Baswedan, Elite NasDem Nyatakan Siap Balik Melawan: Kita Sudah Tahu!

Sebagaimana diketahui, gugatan uji materiil ke Mahkamah Konsitusi terkait sistem proporsional terbuka diajukan pada akhir November lalu.

Adapun pihak yang menggugat diantaranya Demas Brian Wicaksono (pengurus Partai PDI Perjuangan), Yuwono Pintadi (anggota Partai Nasdem), Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.