Sistem Pemilu Proposional Tertutup Disebut Lahirkan Wakil Rakyat Bermental 'Jongos'

Perdebatan elite soal sistem proporsional terbuka vs tertutup terus jadi sorotan. Mengenai hal ini, Politikus Hanura Inas N Zubir menolak keras penerapan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu Legislatif 2024 mendatang.

Menurutnya, menyerahkan kewenangan menentukan anggota legislatif terpilih sepenuhnya ke tangan partai politik akan menghasilkan parlemen berkualitas rendah yang tidak mewakili rakyat.

"Upaya untuk mengkangkangi suara rakyat untuk merebut kekuasaan sebesar-besarnya hanya bisa dilakukan dengan cara memilih wakil rakyat dalam bentuk gelondongan yakni memcoblos partai, sehingga rakyat dipaksa untuk membeli kucing dalam karung," kata Inas dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/1).

Baca Juga: Khawatir Perilaku Kekuasaan Menyimpang, Soekarnois Putuskan Dukung Anies Baswedan Jadi Presiden: Santun, Cerdas, dan Sabar!

Inas mengatakan dengan sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini partai politik tidak segan-segan menganulir pilihan rakyat melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

Anggota legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat bisa seenaknya dipecat demi memuluskan kepentingan partai.

"Apalagi dengan sistem proposional tertutup, maka yang akan duduk di DPR/DPRD kelak adalah kader-kader kerbau yang dicokok hidungnya untuk dikendalikan secara absolut oleh pimpinan partai politik semata," ujar dia.

Dia menyebut wacana proporsional tertutup ini dimunculkan oleh pihak yang serakah kekuasaan. Meski sudah menguasai legislatif dan eksekutif, mereka masih belum puas.

Demi memuaskan hasrat berkuasa itu, lanjut Inas, mereka rela mengorbankan kualitas parlemen serta kepentingan rakyat.

Baca Juga: Erick Thohir Nyalon Ketua Umum PSSI, Rocky Gerung Kritik Tajam Jokowi: Tidak Bisa Mengendalikan Kabinet, Sudah Jadi 'Bebek Lumpuh!'

"Walhasil, dengan kondisi tersebut maka kualitas DPR walaupun akan diisi oleh kader-kader yang sudah dididik oleh partai politik, tapi akan memiliki mentalitas jongos, karena mereka bisa duduk di DPR/DPRD bukan karena upaya sendiri, melainkan hadiah dari pimpinan partai politiknya," pungkas Inas. (dil/jpnn)