Tak Peduli Ganjar dan Puan Dielu-elukan Rakyat, Keputusan Megawati Mutlak: Dia Gak Dukung, Ya Tak Bisa!
Kredit Foto: Andi Hidayat
Ketua Bappilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto buka suara terkait dengan terawangan sejumlah pihak akan jagoan dari PDI Perjuangan.
Dirinya mengatakan bahwa hal tersebut tetap berada dalam genggaman ketua umum partainya, Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Jokowi Disebut Macam Firaun, Elite Megawati Bongkar Kelakuan 'Busuk' Cak Nun: Lebih Baik Diam...
Pria yang akrab disapa Bambang Pacul pemimpin partai wong cilik itu sudah diamanatkan kongres untuk menjadi ketua umum aklamasi ditambah formatur tunggal serta terkait Pilpres 2024.
"Itu apa artinya? Kekuasaan penuh ada di tangan beliau," kata Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2023).
Pacul kemudian menanggapi celetukan Ganjar Pranowo sebagai capres PDI Perjuangan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi III pada Selasa (17/1/2023).
Menurut Pacul, celetukan Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani itu hanya bagian dari pendapat semata. Sebagai bagian dari masyarakat, tentu Arsul bebas menyatakan pendapat.
Pacul justru menekankan, urusan capres adalah kewenangan Megawati. Apapun yang terjadi, semisal banyaknya suara dukungan untuk beberapa pihak maju menjadi capres, namun kalau bukan Megawati yang memutuskan maka tidak bisa nyapres.
Baca Juga: Tak Nyebut Nama Jokowi, Cak Nun Disinyalir Gak Tulus Minta Maaf Soal Firaun: Kalau Tidak Viral...
"Misalnya kalian mau mendukung Bagong, Petruk, atau seluruh republik. Mana apa? Republik Kaipang mendukung Bambang Pacul, Bu Mega nggak mendukung ya nggak iso. Nggak iso. Di partai lho ya, PDIP lho ya. Di PDIP nggak bisa, Nah itu tergantung Bu Ketum. Pendapat, komentar, gendu roso, monggo," ujarnya.
Sebelumnya celetukan Arsul mengenai Ganjar capres PDIP disampaikam di sela-sela RDPU Komisi III DPR dengan Gerakan Rakyat Anti Madat dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Selasa (17/1/2023).
Mulanya, Arsul meyakinkan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta bahwa jika ada peluang untuk memproses hukum pengelola Meikarta, bakal dibantu oleh politisi Golkar Supriansa.
Dalam RDPU, Arsul menilai Gerakan Rakyat Anti Madat dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta membawa persoalan dengan pengelola Meikarta ke ranah hukum. Bahkan, ia berujar salah satu anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, yakni Supriansa bisa membantu.
"Ini berandai-andai dulu ya, peluang untuk mempidanakan pengurus termasuk yang dulu-dulu pengelola, kalau perlu nanti Pak Supriansa ini mengantar perwakilan ini mengadu ke Bareskrim Polri,"
Selain Supriansa, Arsul menyebut nama kolega lainnya di Komisi III yang dinilai bisa membantu. Terlebih dinilai Arsul, rekan-rekan sejawat punya jabatan mentereng di partainya masing-masing.
"Apalagi baru datang ini dari Habiburokhman ini nggak main-main, Waketum Gerindra, capresnya Pak Prabowo yang jelas, Kalau ini Golkar, capresnya Pak Airlangga Hartarto saya tahu, Kalau sebelah saya capresnya Pak Ganjar Pranowo, eh salah?" celetuk Arsul.
Setelahnya, Arsul tidak melanjutkan perihal capres-cawapres di masing-masing partai. Ia kembali ke topik pembicaraan perihal aduan dari masyarakat menyoal Meikarta.
Baca Juga: Jamin Ormasnya Habib Rizieq Akan Dilupakan Anies Baswedan, Elite NasDem: Kita Larang, Pasti!
"Jadi tolong agar apa yang sudah bapak sampaikan saya apresiasi, tapi perlu juga dokumen-dokumen hukumnya di-copy atau kalau enggak mau repot di PDF di-WA kepada teman-teman di sekretariat Komisi III sehingga kita bisa dalami soal itu," kata Arsul.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar