Temui Menteri se-Asia Pasifik, Sri Mulyani Pamer Capaian RI Lewat Omnibus Law dan Pelestarian Iklim

Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, dengan bangga membeberkan sejumlah pencapaian Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19, dalam Joint Conference IMF-JICA di Tokyo, Jepang, hari ini.

Sri Mulyani menuturkan, meski memulai hari dengan udara Tokyo yang begitu dingin, dirinya semangat menghadiri forum dialog bagi para Menteri dan Gubernur Bank Sentral Asia dan Pasifik tersebut.

Baca Juga: Sri Mulyani Hadiri Joint Conference IMF-JICA di Jepang, Bahas Apa Saja? Simak!

"Saya sampaikan langkah-langkah yang Pemerintah Indonesia tempuh dalam menghadapi pandemi Covid-19," tuturnya, dalam keterangan resmi pada Selasa (14/2/2023).

Pertama-tama, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pihaknya telah berhasil mendesain berbagai reformasi kebijakan fiskal untuk menyeimbangkan keberlanjutan fiskal dan melaksanakan fungsi jangka pendek, yakni alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 

"Dua di antaranya yang sangat penting, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, dua Omnibus Law di bidang keuangan juga diberlakukan, yakni melalui UU Cipta Kerja dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). "Sebuah langkah untuk memastikan sektor keuangan domestik yang terus tumbuh inklusif, dalam, dan stabil," ujarnya.

Tak sampai di situ, Sri Mulyani menyampaikan, forum ini juga membahas mengenai isu vital perubahan iklim. Dia lalu menjelaskan berbagai kontribusi nyata Indonesia di hadapan para Menteri dan Gubernur Bank Sentral dari negara-negara Asia Pasifik.

"Kita memperbarui Nationally Determined Contribution-nya dari 29% menjadi 31.89% dengan usaha sendiri dan dari 41% menjadi 43% dengan dukungan internasional. Ini adalah wujud optimisme dan komitmen Indonesia sekaligus mendorong transisi energi yang adil dan terjangkau," katanya.

Sri Mulyani lalu mengatakan, Indonesia merupakan Co-chair pada Coalition of Finance Minister for Climate Action yang beranggotakan 80 negara. Tujuan Indonesia adalah mengarusutamakan kelestarian iklim dalam kebijakan tanpa memperlambat pertumbuhan ekonomi.

"Indonesia akan memastikan akselerasi reformasi struktural terus berjalan. Hal ini penting agar perekonomian kita tumbuh makin tinggi, makin inklusif, dan makin terjaga keberlanjutannya," pungkasnya.