Awal Tahun 2023, Sri Mulyani Lapor Sudah Biayai Utang Rp95,6 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, melaporkan bahwa realisasi pembiayaan utang pada Januari 2023 mencapai Rp95,6 triliun.

"Secara keseluruhan, pembiayaan utang kita di Rp95,6 triliun atau 13,7% dari target," ungkapnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (22/2/2023).

Sri Mulyani merincikan, realisasi pembiayaan utang tersebut mencakup penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp99,4 triliun secara neto, sedangkan pinjaman dilakukan pembayaran bernilai Rp3,7 triliun. Dia lalu mengatakan, pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman hingga Januari 2023 tercatat masih berjalan on track sesuai dengan strategi pembiayaan pada 2023.

Baca Juga: Wanti-Wanti Risiko Resesi, Sri Mulyani: Negara Maju Masih Alami Tantangan Berat

"Kita mengeluarkan SBN ritel atau SBR012 yang terbit sebesar Rp22,2 triliun dalam dua tenor, yakni tenor 2 tahun dan 4 tahun," tuturnya.

Menurut Sri Mulyani, minat masyarakat untuk membeli SBN sudah sangat kuat. Ia menilai, ini menggambarkan masyarakat sudah mulai melakukan diversifikasi investasinya tidak hanya sekedar tabungan saja.

"Mereka melihat SBN sebagai instrumen yang bisa dipercaya, dengan tingkat pengembalian yang memadai dibandingkan investasi-investasi lain, yang bahkan sering mengalami kerugian," ucapnya.

Sri Mulyani mengatakan, ke depannya, pihaknya akan terus menjaga penerbitan SBN, terlebih karena melihat investor sudah makin melebar dan meningkat menjadi 62.375 investor, dengan tingkat ritel yang sangat luas. 

Baca Juga: Sri Mulyani Lapor Kinerja Cemerlang APBN, Surplus Rp90,8 Triliun di Awal Tahun

"Ini bagus, karena kita akan terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat kalau ingin berinvestasi membeli surat berhargaan negara adalah yang paling aman, dan reliabel," katanya.

Bendahara negara itu juga menyampaikan, tingginya minat masyarakat dalam berinvestasi membeli SBN juga dapat menyehatkan APBN.

Di samping itu, Sri Mulyani juga menyampaikan pihaknya telah menerbitkan SBN Valas sebesar Rp46,8 triliun atau US$3 miliar. 

"Ini pada saat opportunity-nya muncul kita melakukan dan ini adalah salah satu timing yang terbaik yang kita bisa gunakan atau manfaatkan," jelasnya.

Baca Juga: Wakil Sri Mulyani Beberkan Alasan Pemerintah Getol Reformasi Sektor Keuangan seperti Lewat UU P2SK

Dia berujar, timing pembiayaan utang mempertimbangkan kondisi pasar yang kondusif dan memperhatikan posisi kas pemerintah.