Jurus Merayu Partai Koalisi dan Kasus Formula E Sulit Hentikan Laju Pencapresan Anies Baswedan, Skenario Baru Bakal Digunakan? Ternyata...
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Laju Anies Baswedan terkait pencapresannya terus berlangsung meski terdapat sejumlah ganjalan. Sebut saja rayuan partai koalisi untuk meninggalkan atau cabut dukungan dan perkara kasus Formula E Jakarta.
Meski demikian, upaya penjegalan terhadap Anies yang sudah menjadi bacapres tiga partai koalisi (NasDem-PKS-Demokrat) akan terus berlangsung, salah satunya lewat penundaan pemilu.
“Yang paling mungkin penundaan pemilu, bila pemilu jadi ditunda ya pasti Anies batal maju sebagai Capres walaupun dia punya tiket,” ujar wartawan senior dari Forum News Network (FNN) Hersubeno Arief (Hersu) melalui kanal Youtube Hersubeno Point, dikutip Minggu (26/2/23).
Baca Juga: Terbongkar! Tanpa Sandiaga Uno Salat Istikharah, Utang Anies Baswedan yang Diributkan Sudah Lunas
Bagaimana skema penundaan pemilu bisa membuat seorang Anies Baswedan bisa batal menjadi capres 2024?
Hersu mengungkapkan saat ini kecurigaan mengarah ke pintu penundaan pemilu bisa terbuka lewat ribut elite soal Pemilu Sistem proporsional tertutup
“Belakangan ini banyak yang mencurigai bahwa proses hukum di MK berkaitan dengan sistem proporsional tertutup kabarnya digunakan jadi pintu masuk,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Partai Parlemen baik pro pemerintah atau oposisi, minus PDIP, yang berjumlah 8 partai menegaskan menolak sistem tertutup.
Bahkan narasi yang disampaikan para pemimpin partai menyebut bakal ada bahaya jika sistem tertutup diterapkan, sebagian mengklaim siap turunkan ribuan kader setiap hari untuk menggeruduk Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kalau setiap hari mereka mengerahkan 5000 orang kadernya untuk unjuk rasa, ini negara bisa jadi kacau, negara kacau bisa jadi alasan penundaan pemilu,” tambahnya.
Hersu menegaskan bahwa penundaan pemilu ini bukan hanya soal Anies dan upaya pencapresannya, tetapi pada nilai demokrasi di Indonesia yang menurutnya dalam ancaman jika penundaan berujung kekuasaan yang terus diperpanjang.
“Kalau benar terjadi penundaan pemilu kemudian kekuasaan Jokowi diperpanjang, ya ini negara demokrasi, artinya benar-benar dalam bahaya,”
Sebelumnya, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut siap mengerahkan ribuan kadernya untuk menggeruduk MK jika sistem Proporsional tertutup disahkan.
"Jadi, terbuka the best. Pokoknya, kalau sampai itu salah saya akan demo, tiap hari 5.000 orang," ujar Zulhas dikutip dari republika, Minggu (26/2/23).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait: