Kekuasaan Harus Diawasi, Nasir Djamil PKS Nilai RUU Perampasan Aset Sangat Strategis

Kekuasaan disebut harus terus diawasi termasuk pada aset-aset yang dimiliki oleh para yang punya kuasa. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil yang mengungkapkan mengatur aset adalah mengatur kekuasaan, jadi kekuasaan harus diatur dibatasi dan harus diawasi.

Bahkan, dia mengatakan kekuasaan itu cenderung koruptif, orang yang punya aset biasanya pada umumnya orang yang punya kuasa. Nasir mengatakan, semakin besar kekuasaan, maka semakin besar potensi mendapatkan aset. Semakin besar kekuasaan, semakin besar potensi untuk melakukan penyimpangan.

"Dalam konteks pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, apakah itu tindak pidana korupsi atau terorisme, atau kejahatan-kejahatan lainya, di situ ada potensi penggelapan aset. Maka sebenarnya rancangan undang-undang ini sangat strategis, kalau kita ingin aset-aset itu tidak hilang," jelas Nasir dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema, 'Urgensi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana' di ruang Media Center, Nusantara III, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Dugaan Rocky Gerung Sungguh Tajam! Sebut Pembangunan IKN Hanya Upaya Jokowi Agar Bisa Diingat: Mungkin Ada Fatwa Dukun...

Politisi dari Fraksi PKS ini menegaskan, orang yang punya aset adalah orang yang punya kuasa, orang yang punya kuasa punya potensi menyalahgunakan kekuasaannya.

Oleh karena itu, perlu peraturan perundang-undangan agar kemudian orang-orang yang punya kuasa ini tidak menyalahgunakan atau menggelapkan atau mencuri aset. Aset itu bisa aset yang bergerak dan aset yang tidak bergerak.

Nasir juga mengungkapkan, ada kabar baik bahwa saat ini institusi penegak hukum berlomba-lomba dalam pemulihan aset.

Baca Juga: Tak Mau Angkat Telepon dari Amien Rais, Momen Prabowo Teriak 'Asing-Aseng' Sambil Gebrak-gebrak Meja Kembali Diungkit: Padahal Dulu...

"Kita tahu hari ini, institusi penegak hukum berlomba-lomba untuk menyelamatkan aset negara, dan itu bisa jadi penerimaan negara bukan pajak. KPK, Kejaksaan, Kepolisian itu berlomba-lomba bagaimana caranya melakukan pemulihan aset," pungkasnya.