Loyalis Prabowo hingga Anies Baswedan Cs Sama Saja, Deklarasi Kubu Megawati: Kami Ideologis, Mereka Liberalis!

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto kembali mengeluarkan pernyataan menohok jelang Pilpres 2024.

Dirinya mengatakan bahwa hanya terdapat dua partai ideologis, yakni PDI Perjuangan dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Baca Juga: Ledakan Sempurna, Kesalahan Jokowi Hingga Anies Baswedan Jadi Penyebab Tragedi Kebakaran Plumpang

Menurutnya, kedua partai ini tak peduli dengan jalan terjal yang menghadang, mereka bukanlah liberal seperti yang lain.

"Dengan sikap Prof Yusril (Ketua Umum PBB) tersebut, maka semakin jelas bagaimana PDI Perjuangan dan PBB hadir sebagai partai ideologi. Kami menempuh jalan ideologi, sementara yang lain jalan liberalisme. Jalan ideologi meski sering terjal, namun kokoh pada prinsip," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis (9/3/2023).

Sebagai parpol yang memilih jalan ideologi, katanya, PDI Perjuangan turut menyiapkan kader dengan basis tersebut dan dipersiapkan melalui kaderisasi kepemimpinan.

"Sebab menjadi anggota legislatif itu dituntut untuk menyelesaikan masalah rakyat saat ini dan merancang masa depan Indonesia melalui keputusan politik. Dalam peran strategis tersebut, maka caleg harus dipersiapkan melalui kaderisasi kepemimpinan," kata dia.

Baca Juga: Kubu Grace Natalie Tak Dukung Anies Baswedan, NasDem Cs Justru Diuntungkan: Risiko Bubarnya Relawan, Hilang!

PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Prof Yusril Ihza Mahendra yang telah menyampaikan pemikiran kenegarawanan berdasarkan amanat ideologi Pancasila dan UUD 1945.

"Pemikiran ahli hukum tata negara dan sekaligus Ketua Umum PBB tersebut sangat mencerahkan, dan menampilkan kepakaran beliau yang dipandu sikap kenegarawanan tentang bagaimana sistem pemilu tertutup berkorelasi dengan pelembagaan partai dan menegaskan bahwa peserta pemilu legislatif adalah parpol, bukan orang per orang," katanya.

Menurut dia, dengan sistem proporsional tertutup, maka caleg bermodalkan keahlian, dedikasi, dan kompetensi melalui kaderisasi. Sementara kalau proporsional terbuka modalnya popularitas dan kekayaan.

Baca Juga: Isu Jokowi 'Menjual' Indonesia, Pendukung Anies Baswedan Murka: Semua Bisa, Asal Miliki Uang...

"Secara empiris, proporsional terbuka mendorong bajak-membajak kader ala transfer pemain dalam sepak bola; kecenderungan kaum kaya dan artis masuk ke politik, primordialisme, dan ada partai karena ambisi, lalu ambil jalan pintas merekrut isteri, anak, atau adik pejabat dan menguatlah nepotisme," kata dia.

Logikanya, menurut Hasto, pejabat akan mengerahkan kekuasaannya untuk caleg dari unsur keluarga. Di tata pemerintahan, menteri yang memegang sumber logistik dan kekuasaan hukum akan menjadi rebutan.

"Dalam proporsional terbuka caleg lahir secara instan, akibatnya kepuasan terhadap parpol dan lembaga legislatif selalu berada di urutan paling bawah dari lembaga negara lainnya. Mengapa, karena pragmatisme politik merajalela," ucapnya.

Hal tersebut, papar dia, karena untuk menjadi anggota legislatif harus bermodalkan kapital atau dukungan investor politik, maka skala prioritas lebih menggunakan kekuasaan untuk mengembalikan modal politik, dan kemudian mencari modal dalam pencalonan ke depan.

Baca Juga: Bukan Remote Kebakaran Plumpang, IMB Kawasan Justru Wujud Kepedulian Anies Baswedan: Dia Melanjutkan Program Jokowi

"Dalam proses ini terjadi penyatuan fungsi antara politik, bisnis, dan hukum. Semua demi agenda pencitraan, dan kebijakan populisme yang menyandera fiskal di masa depan," ujarnya.