Musdes Demi Wujudkan Sinergi, Gus Halim: Ini Wujud Transparansi Pembangunan Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan musyawarah desa (Musdes) merupakan wujud transparansi dalam pembangunan desa. Untuk itu seluruh lapisan masyarakat di desa diharapkan dapat terlibat dalam setiap rencana pembangunan. Dengan begitu, program kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh warga desa. 

"Kenapa ini penting, supaya kontrol di dalam pemanfaatan dana desa, di dalam penyusunan perencanaan pembangunan di desa itu juga dilakukan secara optimal oleh warga desa," kata pria yang akrab disapa Gus Halim dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/3/2023).

Baca Juga: Habis Ditinggalkan Jokowi, IMB Kawasan dari Anies Baswedan Menjadi Juru Selamatnya Warga Plumpang

Menurutnya, dalam proses transparansi rencana kerja pembangunan desa termasuk mengkaji APBDes ini tidak hanya melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun juga melibatkan dusun, kelompok marginal, kelompok miskin, hingga melibatkan segmen perempuan.

Keterlibatan warga di dalam menyusun rencana kerja pembangunan melalui Musdes lebih melibatkan banyak pihak di dalam pembahasan APBDes.

"Kita sekarang perluas lagi, ada peserta musdes yang bersifat peninjau. Sehingga siapa pun warga desa diberi hak untuk datang menyaksikan," ucap Gus Halim.

Dia mengungkapkan, kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan mandat negara yang menjadikan masyarakat desa sebagai subyek, sekaligus fondasi dalam menyelenggarakan pembangunan di tingkat desa.

Baca Juga: Gus Halim Sambut Positif Ajakan Kemendikbud-Ristek Majukan Budaya Desa

Oleh sebab itu, masyarakat desa perlu memahami secara holistis tentang prospek, konsep, dan arah kebijakan pembangunan di desa yang dilakukan dengan transparan.

"Saya terus berikhtiar agar pemahaman tentang arah kebijakan pembangunan di desa itu tidak hanya dipahami oleh perangkat desa dan elit desa, tetapi juga harus dipahami oleh warga desa," tegasnya. 

Baca Juga: Ajang Formula E Dikait-kaitkan Anies Baswedan, Elite Megawati Enggak Tahan: Dia Akhirnya Mundur...

Menurut Gus Halim, kendati desa merupakan subjek pemerintahan terkecil, namun desa mampu menampilkan perencanaan dan pengelolaan anggaran dana desa di berbagai tempat yang mudah disaksikan oleh warga. 

Baca Juga: Guru Pengkritik Ridwan Kamil yang Dipecat Ternyata Sudah 3 Kali Langgar Etika: Berkata Kasar pada Murid Hingga Matikan CCTV

Fakta itulah yang tak ditemukan di berbagai level pemerintahan, baik di level regional maupun pada level nasional.