Soal Transaksi Rp300 Triliun di Kemenkeu, Pengamat Minta Presiden Jokowi Bentuk Tim Independen
Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
Agar kasus transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi terang benderang, pengamat dan peneliti menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi disarankan membentuk tim independen.
Saran ini disampaikan peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng saat menjadi pembicara diskusi bertajuk "Akibat Gaya Hedon, LHKPN Pejabat Kemenkeu Jadi Sorotan" di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Menurut dia, tim independen tersebut harus dipantau langsung oleh Presiden untuk memastikan investigasi berjalan sesuai yang diharapkan publik.
"Presiden harus membentuk tim independen, kalau enggak, enggak bakal selesai," katanya.
"Jika membentuk tim, Pak Jokowi tidak bisa juga melepaskan begitu saja, harus diawasi proses investigasi sehingga terungkap secara terang benderang. Publikan harapannya seperti itukan," tambahnya.
Jika tidak diungkap secara transparan, Salamuddin khawatir kepercayaan publik terhadap pemerintah tambah menurun.
"Untuk saat ini tingkat kepercayaan publik menurun dan publik tambah tidak percaya jika ini tidak diungkap transparan, tiba-tiba hilang gitu aja," tuturnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty