Isu Reshuffle Mencuat Jelang Pemilu 2024, Jokowi Diminta Tak Ambil Unsur TNI-Polri untuk Isi Posisi di Kabinet

Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS), Sutrisno Pangaribuan angkat suara soal kabar reshuffle kabinet menjelang Pemilu 2024.

Sutrisno meminta Presiden Jokowi untuk tidak menunjuk personel aktif TNI-Polri untuk mengisi posisi di kabinet jika memang reshuffle dilakukan.

“Meskipun akan terjadi perombakan besar di Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi diminta untuk tidak merekrut menteri dari TNI dan Polri aktif apalagi purnawirawan,” ujar Sutrisno dalam keterangan resmi kepada wartaekonomi.co.id, Rabu (17/5/23).

Bukannya tanpa alasan, menurut Sutrisno, di akhir masa kepemimpinan sebagai Presiden, Jokowi perlu memusatkan konsentrasi pada unsur keamanan dan pertahanan negara.

Baca Juga: Untung Belum Tentu, Generasi Mendatang Harus Tanggung Warisan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kebanggaan Jokowi!

Karenanya, alih-alih menempatkan mereka di posisi kabinet, lebih baik TNI-Polri fokus menjaga keamanan dan pertahanan negara.

“Masa akhir kepemlmpinan Presiden Jokowi ini membutuhkan konsentrasi di bidang keamanan juga pertahanan, maka para TNI dan Polri aktif lebih baik fokus pada tugas utama, yakni pertahanan dan keamanan serta keutuhan NKRI,” jelasnya.

Tak ada jaminan peningkatan prestasi jika menunjuk mereka mengisi posisi di Kabinet menurut Sutrisno makin menguatkan alasan tersebut.

Karena tak ada kegentingan yang memaksa, maka tak memasukkan unsur TNI-Polri ke dalam kabinet menurut Sutrisno merupakan pilihan tepat.

Baca Juga: Geger! Nilai Ganjar Tak Bisa Selesaikan Masalah Selama Memimpin Dua Periode, Warga Jawa Tengah Ini Pilih Dukung Anies Baswedan Jadi Presiden

“Di samping itu, menteri yang asalnya purnawirawan TNI dan Polri juga tidak memberi jaminan prestasi,” ungkapnya.

“Maka tidak ada hal ikhwal kegentingan yang memaksa untuk menambah jumlah mereka di Kabinet,” tambahnya.