MK Rasa Milik Keluarga Jokowi, Nepotisme Mulai Dicium Rizal Ramli: Mereka Semakin Tak Tahu Diri

Pakar Ekonomi Terkemuka, Rizal Ramli menyoroti sejumlah kontroversi yang tengah mengikuti perjalanan dari Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia.

Lembaga tersebut diketahui menjadi pusat dalam sejumlah kontroversi besar, mulai dari isu kembalinya sistem pemilu secara proporsional tertutup hingga perpanjangan masa jabatan pemimpin dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga: Dengar Pernyataan Jusuf Wanandi, Rizal Ramli Tuding CSIS Lembaga yang Dukung Rezim Otoriter dan yang Penting Nempel Kekuasaan

Rizal mengamati hal ini, dirinya keheranan mengapa lembaga tersebut semakin terang-terangan dalam bermain dengan kepentingan sejumlah pihak, terlebih sejak dipimpin oleh Anwar Usman.

Dirinya bahkan menyebut bahwa lembaga tersebut sudah tidak tahu diri, bahkan dapat dikatakan nama lembaga tersebut telah berganti menjadi "Mahkamah Keluarga"

"Makin lama makin brutal dan makin tidak tahu diri mentang-mentang Ipar Jokowi .. Oiii.. itu konflik kepentingan menjadikan MK jadi ‘Mahkamah Keluarga’," cuitnya dalam Twitter @RamliRizal, Senin (29/05/2023).

Dirinya mempertanyakan independensi yang dimiliki oleh MK. Selain itu dirinya mencurigai adanya nepotisme serta konflik kepentingan, terlebih dengan adanya Anwar Usman.

Baca Juga: Heboh Sistem Pemilu Diganti di Tengah Jalan, SBY Tegas Minta Presiden Jokowi Bersuara!

"Sebagai Hakim, situ ngerti endak bahaya nepotisme dan konflik kepentingan untuk kehidupan bernegara?," pungkas mantan menteri ini.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi tengah mendapatkan sorotan tajam, sejumlah masalah khususnya terkait dengan demokrasi menjadikan lembaga tersebut dihujani kritikan.

Baca Juga: Beri Ruang kepada Prabowo Subianto, Gibran bin Jokowi Disebut Mulai Menikmati Dinamika Politik Nasional: 'Dia Sedang Mengirim Pesan...'

Partai politik menyoroti adanya kabar dikabulkannya sistem pemilu secara proporsional tertutup, di sisi lain terdapat juga yang menyoroti kejanggalan keputusan dari memperpanjang jabatan pemimpin dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) misalnya, pihaknya menilai banyak kejanggalan dalam hal tersebut.

Baca Juga: Elite Parpol Sibuk Cari Muka ke Jokowi dan Keluarga, KORNAS: Bukti Mereka Tidak Punya Ide dan Gagasan!

Kejanggalan pertama dimulai dari pelaksanaan sidang pemeriksaan yang singkat. "Durasi pemeriksaan dan putusan sangat singkat,” kata Ketua PBHI Julius Ibrani, Minggu, (28/05/2023).