Menko Airlangga Ungkap Strategi RI Capai Target Energi Hijau dan Enhanced NDC 2030

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah strategi Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan target penggunaan energi hijau dan Nationally Determined Contribution (NDC).

"Dalam upaya memajukan sektor industri manufaktur, kita tetap harus memperhatikan risiko global untuk jangka menengah panjang, yaitu salah satunya isu perubahan iklim. Telah dilakukan berbagai cara untuk mengingatkan publik dan pengambil kebijakan terkait dibutuhkannya pembiayaan untuk energi hijau terbarukan ini," ungkap Airlangga, Rabu (7/6/2023).

Baca Juga: Genjot Implementasi Ekonomi Hijau, Kemenko Perekonomian Beberkan Jurus Jitu Pemerintah

Tak hanya itu, Airlangga menyampaikan, di tengah konflik geopolitik yang relatif menyebabkan peningkatan penggunaan energi fosil, Indonesia tetap menunjukkan komitmen untuk meningkatkan target Nationally Determined Contribution (NDC) per 23 September 2022. 

Dia berujar, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 31,89% (dari sebelumnya 29%) dengan kemampuan sendiri atau 43,20% (dari sebelumnya 41%) dengan bantuan internasional pada 2030.

"Untuk mencapai target Enhanced NDC pada 2030, Indonesia secara kontinyu memperkuat kolaborasi sektor swasta dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif," ujarnya.

Airlangga menambahkan, Indonesia juga membentuk Indonesia Investment Authority dan sekarang telah mendapatkan investasi mencapai US$25 miliar, serta ada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Indonesia.

"Selain itu, ada SDG Indonesia One untuk mencari dan membuka proyek investasi, terutama di sektor energi, pertanian, transportasi, dan lingkungan, yang akan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi masa depan yang lebih hijau," papar Airlangga.

Selain itu, lanjut dia, UU Cipta Kerja juga mereformasi beberapa peraturan untuk menarik lebih banyak investasi sektor swasta di sektor energi hijau dan biru dengan tetap memperhatikan dimensi lingkungan dan sosial.

"Indonesia akan segera meluncurkan Comprehensive Investment Plan senilai US$20 miliar yang dikomitmenkan oleh G7 plus Norwegia, Denmark, dan Uni Eropa untuk memungkinkan transisi sektor ketenagalistrikan di Indonesia," tuturnya.

Sementara itu, Airlangga mengatakan, APBN juga memprioritaskan proyek-proyek untuk mengatasi perubahan iklim dan mendorong kegiatan ramah iklim.

Baca Juga: Bawa Indonesia Menuju Ekonomi Hijau, Sri Mulyani Beberkan Sejumlah Upaya Pemerintah

"Untuk memastikannya, Pemerintah menerapkan mekanisme Climate Budget Tagging di tingkat nasional dan daerah yang mampu melacak alokasi anggaran perubahan iklim, serta menyajikan data kegiatan dan hasilnya," ucap Airlangga.

Menurutnya, Pemerintah juga terus mengakselerasi ekonomi berbasis industri hijau melalui efisiensi sumber daya alam dan penerapan ekonomi sirkular, pemanfaatan energi alternatif seperti biofuel, dan refuse derived fuel (RDF) atau bahan bakar yang dihasilkan dari berbagai jenis limbah.

Selain itu, pembangunan ekosistem kendaraan listrik juga terus diakselerasi dengan memberikan insentif dari sisi permintaan untuk mempercepat sektor industri ramah lingkungan yang mampu mengurangi emisi CO2 dan konsumsi bahan bakar fosil.

"Tahun ini kita sudah menjalankan B35 dan ini adalah yang tertinggi dibandingkan negara lain. Bahkan, negara tropis lain seperti Brazil baru menerapkan Etanol 20, dan biofuel mereka baru 20%," tandasnya.