Genjot Implementasi Ekonomi Hijau, Kemenko Perekonomian Beberkan Jurus Jitu Pemerintah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Susiwijono Moegiarso, membeberkan sejumlah strategi pemerintah dalam mendorong implementasi ekonomi hijau di Indonesia dan dunia.

Susiwijono menerangkan komitmen Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tersebut ditunjukkan dengan meningkatkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada National Determined Contributions (NDC), yang menggunakan kemampuan sendiri sebesar 29% menjadi 31,89% dan dengan dukungan internasional sebesar 41% menjadi 43,20%.

Baca Juga: Kemenko Perekonomian Kenalkan Hasil G20 Pandemic Fund ke Pelajar dan Akademisi

"Mempromosikan ekonomi hijau sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan merupakan suatu keharusan untuk kebaikan global. Selain itu, kita juga harus berfokus untuk merangkul setiap peluang guna mencapai transisi yang adil dan terjangkau," ungkap Susiwijono, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (7/6/2023).

Susiwijono melanjutkan, komitmen Pemerintah juga diwujudkan dalam berbagai upaya mulai dari memperkuat kolaborasi sektor swasta dan mendorong pembiayaan inovatif dengan membentuk Sovereign Wealth Fund.

Selain itu, juga melakukan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja dengan tetap memperhatikan dimensi lingkungan, serta berkontribusi dalam Just Energy Transition Partnership dengan meluncurkan Rencana Investasi Komprehensif sebesar USD20 miliar.

Tak sampai di situ, guna mempromosikan transisi hijau dari sisi permintaan, Pemerintah juga memberikan insentif untuk mempercepat sektor bisnis energi terbarukan dan ramah lingkungan, seperti pembebasan pajak dan tunjangan, pembebasan bea masuk, dan pengurangan PPN dan pajak barang mewah, penetapan tarif pajak berdasarkan emisi CO2 dan konsumsi bahan bakar, serta insentif untuk pembelian kendaraan listrik.

"Di samping berbagai kebijakan tersebut, strategi pengelolaan fiskal yang optimal juga perlu menjadi fokus Pemerintah untuk memobilisasi pencapaian pembangunan berkelanjutan," imbuhnya.

Untuk itu, Susiwijono juga menuturkan lembaga audit Pemerintah turut memiliki peran penting dalam memastikan pemanfaatan pembiayaan guna mendorong transisi ekonomi bersih yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan dengan tepat sasaran.

"Alokasi keuangan untuk investasi yang paling efektif dan efisien bergantung pada analisis dampak, pelaporan, dan verifikasi. Untuk itu, kita harus memastikan bahwa lembaga audit berjalan dengan efektif untuk dapat mencapai transformasi ekonomi dan tujuan global tersebut," pungkas Susiwijono.

Baca Juga: Bawa Indonesia Menuju Ekonomi Hijau, Sri Mulyani Beberkan Sejumlah Upaya Pemerintah

Hal tersebut, Susiwijono sampaikan dalam International Seminar Leveraging Performance Audit Impact Towards Green Economy, di Jakarta.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Direktur World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Nasional Kemenko Perekonomian, serta Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.