Demi Tarik Investasi China Senilai USD11,5 Miliar, Rumah Warga Kawasan Rempang Direlokasi

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, saat ini tengah membangun kawasan yang akan menjadi lokasi pembangunan pabrik kaca terintegrasi, di Kawasan Rempang, Batam. 

Pembangunan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melaksanakan pengembangan Kawasan Rempang sejak dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan Xinyi Group terkait pembangunan industri kaca terintegrasi di Rempang, pada Juli lalu.

Baca Juga: Bahlil Tinjau Proyek Hilirisasi Pulp di Riau, Nilainya Tembus Rp33,4 Triliun

Untuk diketahui, Xinyi Group merupakan perusahaan asal China yang bergerak di bidang pembuatan kaca dan panel surya. Total investasi yang akan digelontorkan dari proyek di Kawasan Rempang ini sekitar USD11,5 miliar dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 35 ribu orang.

"Bulan lalu di Chengdu, Tiongkok, saya sendiri yang mewakili Pemerintah Indonesia disaksikan oleh Bapak Presiden Jokowi, menandatangani komitmen kerja sama untuk proses investasi di Kawasan Rempang ini," kata Bahlil, Selasa (15/8/2023).

Bahlil mengatakan grup asal China itu kemudian hanya memberi waktu dua bulan untuk segera melakukan implementasi investasinya.

"Ini bukan hal yang mudah. Tapi investasi adalah instrumen untuk dapat menggenjot lapangan pekerjaan dan perekonomian negara kita," ungkap Bahlil.

Oleh karena itu, Bahlil melakukan konsolidasi dengan masyarakat terdampak di kawasan tersebut untuk memberikan pengertian bahwa proyek pembangunan industri kaca ini harus tetap berjalan, tentunya dengan pemenuhan hak-hak bagi masyarakat terdampak.

Baca Juga: Bahlil Gandeng Investor Dalam Negeri Kucurkan Dana Rp40 Triliun untuk IKN

"Tadi saya sudah berdiskusi dengan Pak Gubernur Kepulauan Riau, Pak Wali Kota Batam, Kepala BP (Badan Pengusahaan) Batam, aparat setempat, dan juga perwakilan masyarakat, bahwa untuk makam akan kami pagari, namun tempat tinggal masyarakat akan tetap kami relokasi karena wilayah tersebut masuk ke dalam master plan pembangunan industri ini," ujar Bahlil.

Dia juga menyampaikan lokasi relokasi sendiri sudah disediakan oleh pihak BP Batam, dan akan disediakan sarana dan prasarana yang layak bagi masyarakat, seperti jalan menuju ke pantai serta pelabuhan nelayan.

Bahlil juga menambahkan, setiap masyarakat terdampak akan memperoleh hunian tipe 45 di atas tanah seluas 200 m2. 

Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah bagi masyarakat di Kawasan Rempang di masa yang akan mendatang, putra-putri masyarakat terdampak akan diberikan beasiswa sekolah kejuruan yang sesuai. 

Baca Juga: Tinjau Pembangunan, Bahlil Ingin IKN Siap Jadi Tempat Upacara HUT Kemerdekaan RI

Selain itu, bagi putra-putri yang memiliki potensi lebih, pemerintah akan mendorong perusahaan BP Batam untuk memfasilitasi beasiswa hingga ke luar negeri.

Menyikapi hal tersebut, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengapresiasi solusi yang ditawarkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. 

Ia menyebutkan, sebelumnya, pihaknya belum berani menghadapi masyarakat yang menentang proyek ini karena belum adanya solusi terkait sumber biaya dan tempat relokasi. Namun kini, pihaknya bisa lebih bernapas lega setelah memperoleh solusi dari Menteri Bahlil.

"Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Pak Menteri langsung ke Batam dan memberikan solusi pasti kepada masyarakat. Sebelumnya saya dan Pak Wali Kota tidak bisa menghadapi masyarakat karena belum ada solusi-solusi terkait, maka dari itu kami berterima kasih atas solusi yang baik dari Pak Menteri," ucap Ansar.

Selaras dengan ucapan Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota Batam Muhammad Rudi juga berterima kasih kepada Menteri Bahlil yang telah menyelesaikan persoalan Kawasan Rempang ini dengan memberikan solusi yang baik bagi semua pihak.

Baca Juga: Suku Bunga The Fed Naik, Investasi Saham dan Obligasi Akan Paling Bergairah

"Pak Menteri telah menyampaikan akan membantu menyelesaikan pada keputusan lebih tinggi dari Pak Presiden. Asal Keppres (Keputusan Presiden) ini sudah keluar, maka kami sudah bisa mulai kerja," jelas Rudi. 

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam mempercepat pengembangan Kawasan Rempang ini adalah dibentuknya tim task force yang akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan percepatan relokasi.