Realisasi Belanja APBN di Sumut Membaik, Capai Rp10,91 Triliun

APBN berperan menjaga ketahanan perekonomian nasional di tengah perlambatan kondisi global. Kerja keras APBN diwujudkan melalui peningkatan dan akselerasi belanja negara.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut sekaligus Kakanwil DJPb Sumut, Syaiful, mengatakan, realisasi Belanja Pemerintah Pusat utamanya untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah dan bantuan kepada masyarakat. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Juli 2023 di Sumut mencapai Rp10,91 triliun atau 48,55% dari total anggaran belanja pemerintah pusat (Rp22,47 triliun).

Baca Juga: Sri Mulyani dan DPR Bahas RUU APBN 2024, Begini Hasilnya!

"Berdasarkan data dari Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, realisasi ini tumbuh 10,77% (yoy) dipicu pertumbuhan belanja Modal 20,34% (yoy) dan Belanja Barang 26,05% (yoy). Selaras dengan itu, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga mampu tumbuh 4,99% dengan realisasi mencapai Rp22,90 triliun atau 55,19% dari total anggaran TKDD," katanya dalam konferensi pers realisasi APBN Regional Sumut Periode sampai dengan 31 Juli 2023, Kamis (24/8/2023).

Sementara, kinerja penerimaan perpajakan di Sumatera Utara yang dikelola oleh Kanwil DJP Provinsi Sumut I & II pada hingga Juli 2023 telah mencapai Rp20,07 triliun (59,81% dari target Rp33,56 triliun). Kontributor terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri (30,64%); PPN Pasal 25/29 Badan (29,09%); dan PPH Pasal 21 (15,03%).

"Menurut sektor, didominasi sektor Industri Pengolahan (44,37%) diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (24,86%). Penerimaan pajak ke depannya perlu waspada dengan normalisasi basis penerimaan dan tetap optimis dengan aktivitas ekonomi Indonesia," ujarnya.

Kemudian, kinerja penerimaan yang berasal dari Bea dan Cukai di Sumatera Utara dikelola oleh Kanwil Bea & Cukai Provinsi Sumatera Utara, terealisasi sebesar Rp1,75 triliun (52,41% dari target Rp3,34 triliun). Realisasi ini terkontraksi 63,27% (yoy) dipicu kontraksi signifikan Bea Keluar (83,18%) akibat penurunan harga referensi CPO yang turun signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya serta kontraksi pada penerimaan Cukai (14,81) yang dipicu penurunan penerimaan hasil tembakau, EA dan MMEA. Di sisi lain, penerimaan Bea Masuk mampu tumbuh (9,53%) didorong kinerja dari impor produk beras, gula tebu, pupuk mineral, dan kokas petroleum.

"Untuk kinerja PNBP di Sumut terealisasi Rp1,57 triliun atau 86,18% dari target PNBP (Rp1,82 triliun). Kontributor penerimaan terbesar berasal dari Kemenkes (Rp318,85 miliar) diikuti Kepolisian RI (Rp263,60 miliar), dan Kemendiknas (Rp164,16 miliar). Realisasi PNBP hingga Juli 2023 ini mampu tumbuh double digits 26,88% (yoy) didukung realisasi dari Pendapatan BLU (Rp616,38 miliar) yang telah mencapai 53,11% dari target tahun 2023. Kolaborasi kinerja baik ini diharapkan dapat terus tumbuh pada periode selanjutnya guna mendukung penerimaan Negara," katanya.

Kemenkeu terus mendorong percepatan implementasi kredit/pembiayaan bagi UMKM. Penyaluran Ultra Mikro (UMi) hingga 31 Juli 2023 di Sumatera Utara tercatat telah disalurkan kepada 27.158 debitur dengan total penyaluran Rp127,65 miliar. Realisasi ini terkontraksi 76.92% (yoy) dengan pemda penyalur tertinggi berada pada Kab. Mandailing Natal (Rp19,18 miliar), diikuti Kab. Toba Samosir (Rp15,41 miliar), dan Kota Binjai (Rp13,94 miliar).

"Sementara, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut telah disalurkan kepada 118.970 debitur dengan total penyaluran Rp6,64 triliun. Realisasi KUR juga terkontraksi 35,21% sebagai dampak regulasi KUR yang baru terbit di akhir bulan Januari 2023, dengan sektor dominan penyaluran KUR berada pada Perdagangan Besar dan Eceran (Rp2,89 triliun) dan Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan (Rp2,57 triliun). Pemda dengan penyaluran tertinggi berada pada Kota Medan (Rp901,64 miliar) diikuti Kab. Deli Serdang (Rp723,28 miliar), dan Kab. Simalungun (Rp541,37 miliar)," katanya.

Ekonomi Indonesia masih tumbuh sangat baik karena faktor domestik yang kuat, yaitu konsumsi dari rumah tangga, Pemerintah, dan investasi yang tumbuh secara kuat sehingga menetralisasi pelemahan eksternal. APBN 2023 dirancang untuk mendukung peningkatan produktivitas dan berperan sebagai shock absorber dalam menghadapi ketidakpastian.

Baca Juga: Defisit RAPBN 2024 Terjaga, Peluang Kenaikan Rating Outlook RI Terbuka Lebar

"Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu Satu) Sumut sebagai pengelola fiskal di daerah akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal K/L, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi Sumut. Optimisme tetap harus dipelihara melalui berbagai kebijakan fiskal serta berbagai kegiatan penguatan pemulihan ekonomi nasional guna mengembalikan kepercayaan diri masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi," pungkasnya.