Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Survei Charta Politika: Simulasi Dua Paslon, Ganjar-Mahfud Tempel Ketat Prabowo-Gibran dan Berpotensi Menyalip

        Survei Charta Politika: Simulasi Dua Paslon, Ganjar-Mahfud Tempel Ketat Prabowo-Gibran dan Berpotensi Menyalip Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Charta Politika membagikan hasil survei terbaru peta elektoral setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta pendaftaran Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

        Dari temuan terbaru Charta Politika tercatat nama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang bersaing kuat dalam simulasi dua nama capres. Elektabilitas Ganjar dan Prabowo dianggap memiliki kekuatan yang hampir setara dalam benak para pemilih.

        Survei Charta Politika mendapatkan hasil bahwa Prabowo meraup elektabilitas suara sebesar 44.4%. Sementara itu, elektabilitas Ganjar Pranowo berada di persentase 40.8%.

        Yunarto Wijaya, selaku Direktur Eksekutif Charta Politika menyebut bahwa hasil survei elektabilitas Prabowo kini mulai menunjukkan ketidakkonsistenan. Yunarto menilai kalau Prabowo Subianto telah mengalami penurunan elektabilitas setelah putusan MK dan pendaftaran capres-cawapres dilakukan.

        Pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres telah menjadi dampak buruk pada elektabilitas Prabowo sendiri. Pasangan Prabowo-Gibran dianggap masyarakat sebagai persetujuan elit politik pada dinasti dan meruntuhkan nilai-nilai demokrasi.

        “Dari jumlah tersebut, 49.9 persen responden setuju bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan putra Presiden Jokowi menjadi calon Wakil Presiden,” tutur Yunarto.

        Dan temuan Charta Politika juga melihat bagaimana mayoritas masyarakat sebenarnya menolak akan hasil putusan politik dinasti yang telah terjadi melalui Ketua MK, Anwar Usman, yang diketahui adalah ipar dari Jokowi.

        “Sebanyak 59.3 persen responden menyatakan tidak setuju dengan praktik politik dinasti,” tegas Yunarto.

        Sebagai informasi tambahan, survei "Peta Elektoral Pasca Putusan MK & Pendaftaran Capres-Cawapres" dilakukan Charta Politika dalam periode 26-31 Oktober 2023. Survei dilakukan dengan jumlah sampel sebanyak 2,400 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dengan rentang usia 17 tahun ke atas atau sudah memenuhi syarat pemilih dengan metode wawancara tatap muka (face to face).

        Penghitungan dilakukan dengan menggunakan metode sampling multistage random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) 2 sampel dan quality control 20 persen dari total sampel.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: