Kredit Foto: Antara/Bayu Pratama S
Calon Presiden (Capres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengaku tak ada komunikasi yang dibangun dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jelang Pilpres 2024 mendatang.
Adapun hal itu dia ungkap menyusul klaim Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang mengklaim telah membangun komunikasi dengan pihak Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait tekanan kekuasaan.
Baca Juga: Anies Baswedan: Ulama Adalah Mitra Umara
"Kalau saya nggak ada (komunikasi), ya," kata Anies saat ditemui wartawan di Jakarta, Minggu (19/11/2023).
Kendati begitu, Anies tak membantah adanya tekanan dari instrumen kekuasaan. Akan tetapi, dia menilai tekanan yang muncul dari elemen masyarakat lebih besar dari instrumen kekuasaan.
"Jadi seberat-beratnya tekanan, tekanan rakyat yang lebih besar dan kita berada di sini memperjuangkan itu semua agar menjadi ringan bagi rakyat, supaya rakyat yang merasakan tekanan hidup yang sulit, lapangan pekerjaan yang sulit, jadi terbebaskan," jelasnya.
"Dan bila harus berjuang harus mendapat tekanan ya kita hadapi. Karena tekanan yang kita alami jauh lebih kecil, tidak ada apa-apanya dengan beban hidup yang dirasakan oleh rakyat," tambahnya.
Baca Juga: Gabung Tim Pemenangan Anies Baswedan, Yusuf Martak: Semua yang Saya Lakukan atas Restu Habib Rizieq
Lebih jauh, Anies mengaku akan membebaskan rakyat dari berbagai macam tekanan melalui gagasan perubahan. Dia pun mengaku akan menghadapi tekanan itu sebagai bagian dari perjuangan.
"Jadi konsekuensi dari itu adalah berbagai macam tantangan, hadapi saja. Itu bagian dari perjuangan," tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku pihaknya mengalami berbagai tekanan yang dilakukan melalui instrumen kekuasaan.
Dia menilai, salah satu tekanan itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal usia capres-cawapres yang dinilai tercipta dari intervensi kekuasaan. Padahal, kata Hasto, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif.
"Ya tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan yah. Kalau kita lihat konstitusi saja bisa diintervensi. Padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain," kata Hasto saat ditemui wartawan di Jakarta, Sabtu (19/11/2023).
Hasto mengaku membangun kesepakatan dengan pihak Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk melawan segala bentuk pemanfaatan instrumen kekuasaan dalam gelaran Pemilu 2024 nanti.
Hasto mengklaim, pihaknya dan AMIN mengalami tekanan yang sama. Dia menekankan, koordinasi yang dibangunnya bertujuan untuk meluruskan proses demokrasi yang sesuai dengan koridornya.
Baca Juga: Pemerintah Jokowi Diminta Atasi Dilema Kenaikan Gula
"Kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama, sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada di koridornya," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Andi Hidayat
Editor: Aldi Ginastiar