Anies Baswedan Ajak Pengusaha Wujudkan Kemakmuran Atasi Ketimpangan di Indonesia

Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menilai perlu adanya kolaborasi antara pengusaha dan pemerintah untuk wujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata di seluruh Indonesia.

Hal ini Anies ungkapkan dalam acara dialog yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) pada Senin (11/12/23).

Anies menilai sudah jadi pengetahuan umum bahwa Pengusaha adalah penggerak atau mesin kemajuan.

“Kami melihat kolaborasi, pengusaha adalah partner penting untuk meningkatkan kesejahteraan,” ungkap Anies dalam pemaparannya.

Baca Juga: Anies Baswedan Masih Berjaya di Jakarta Menurut Survei Terbaru

“Di seluruh dunia, pengusahalah yang jadi penggerak mesin kemajuan. Keywordnya adalah pemerintah harus bisa memfasilitasi sehingga apa yang kita tuju tercapai,” ungkapnya.

Anies mengungkapkan kemakmuran harus merata dirasakan seluruh wilayah di Indonesia bukan hanya pada kota, wilayah, dan sektor-sektor tertentu.

Karenanya penting adanya kerja sama atau kolaborasi dengan segala sumber daya yang dimiliki pengusaha dan pemerintah untuk wujudkan kemakmuran dan mengatasi masalah ketimpangan di Indonesia.

“PR kita adalah menjadi satu kemakmuran untuk seluruh Indonesia. Kita ingin Indonesia jadi satu kemakmuran. Jangan yang makmur hanya di wilayah dan sektor tertentu,” ungkap Anies.

Anies mengungkapkan Satu Kemakmuran adalah pelengkap dari sejarah panjang Indonesia dari Satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu tanah-air.

Bukannya tanpa alasan, Anies menilai satu kemakmuran perlu diwujudkan karena ketimpangan Indonesia benar adanya. Sebagai contoh ia menyinggung indeks pembangunan manusia (IPM) antara Jawa-Sumatera dengan daerah lainnya yang menurutnya tak merata. Menurut Anies, angka IPM Jawa-Sumatera di 2013 baru bisa dicapai wilayah atau daerah lain di tahun 2022-2023 yang artinya membutuhkan waktu 10 tahun atau satu dekade.

“Artinya apa? Artinya telah terjadi gap sepanjang 10 tahun. Jadi Jawa sumatera 69 di 2013 seluruh wilayah lainnya angka 69 di 2022, 10 tahun. Ini gap kita, kita harus mendorong bagaimana kita bisa menggerakkan perekonomian kita,” jelasnya.

Baca Juga: Nggak Cuma Pas Nyapres, Ternyata Anies Baswedan Sudah Lama Suarakan Pemiskinan Koruptor!

Dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2013 IPM sejumlah wilayah Jawa-Sumatera menunjukkan angka kisaran angka 60-70an. Sebagai contoh Sumatera Utara 68,36; Sumatera Barat 68,91; DKI Jakarta 78,08; Jawa Barat 68,25; Jawa Timur 67,55.

Sedangkan sejumlah wilayah lain pada 2023 menunjukkan angka yang hampir sama dengan Jawa-Sumatera di 2023. Sebagai contoh, NTT 66,68; Kalimantan Barat 69,41; Sulawesi Barat 67,55; Papua Barat 66,66; Papua 62,25.