Butuh Optimalisasi, List Hambatan Daerah Indonesia untuk Mandiri

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Nurcahyadi Suparman, mengungkapkan ada lima tantangan utama suatu daerah mengalami kesulitan menyandang status mandiri. Pertama, daerah kerap mengalami hambatan dari segi level kebijakan.

Herman mengatakan bahwa selama ini Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang mengatur pajak retribusi dan transfer ke daerah masih menjadi polemik. KPPOD melihat masalah besar di UU tersebut karena hanya menguntungkan daerah dengan potensi sektor jasa dan perdagangan.

Baca Juga: Pemerintah Mesti Berperan, Transfer ke Daerah Penting untuk Dongkrak Investasi Lokal

"Undang-undang ini sangat menguntungkan daerah-daerah yang punya keunggulan di sektor jasa dan perdagangan," kata dia dalam keterangan tertulis, dikutip Warta Ekonomi, Jumat (12/7/2024).

Misalnya, daerah yang diuntungkan adalah daerah pusat pariwisata seperti Bali dengan pajak-pajak yang ada di bawah kewenangan kota dan provinsi, khususnya dengan karakter jasa dan perdagangan seperti hotel, hiburan dan restoran yang tentunya sangat diuntungkan.

Daerah-daerah lain yang tidak memiliki keunggulan seperti Bali pun pada akhirnya sangat susah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dari pajak serta retribusi daerahnya.

Adapun hambatan kedua yakni level administrasi atau proses pemungutan pajak. KPPOD mencatat banyak daerah yang memiliki potensi yang sangat besar dari pajak dan retribusi, namun karena tidak adanya data, maka sistem pemungutannya masih memakai cara manual. Hal tersebut yang membuat potensi tadi tidak bisa dioptimalkan.

Baca Juga: Hipmi Minta Pemerintah Tunda Kenaikan PPN Jadi 12%, Ini Alasannya!

Maka dari itu, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah (pemda) mengoptimalkan digitalisasi di segala sektor, khususnya pemungutan pajak.

Hambatan ketiga yakni peningkatan kemandirian fiskal daerah. Meskipun hambatan tersebut tidak terkait langsung dengan fiskal, namun hal ini sangat mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah yakni kebijakan terkait seperti kemudahan dan kepastian perizinan berusaha.

Daerah-daerah yang memiliki inovasi terkait perizinan berusaha, sambungnya, biasanya membuat para pelaku usaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan sektor-sektor terkait bisa bertumbuh. Dengan adanya kemudahan serta kepastian pelayanan perizinan usaha, pada gilirannya nanti bisa meningkatkan pajak serta retribusi daerah.

Baca Juga: Pertamina Raih Penghargaan B2B Terbaik untuk UMKM 2023

Masalah yang keempat adalah ada satu kebijakan yang cukup menarik diatur dalam UU HKPD yauitu insentif fiskal. Dalam kajian yang dilakukan oleh KPPOD, ketika daerah berani menerapkan insentif fiscal kepada perangkat pelaku usaha, maka dalam waktu 2-3 tahun ke depan bisa berdampak pada penerimaan retribusi daerahnya.

Terakhir, KPPOD menyebut jika kualitas sumber daya manusia (SDM) bisa menjadi tantangan utama kemandirian suatu daerah.

Baca Juga: Gelar PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2024, Kementerian BUMN Bangun Ekosistem UMKM

"Kita selalu bicara SDM juga. SDM, terutama bagaimana kualitas SDM, misal para pemungut pajak di daerah itu, itu juga bisa mampu menunjang performa penerimaan pajak di daerah gitu," ujar Herman.