Luput dari Tawaran Solusi Kemacetan Jakarta, Gimana Nasib Subsidi Tiket KRL?

Pilkada Jakarta 2024 terus menjadi sorotan, program-program yang diusung para pasangan calon (paslon) untuk mengatasi masalah kemacetan ibu kota sangatlah beragam mulai dari peningkatan layanan angkutan sungai, pembenahan manajemen transportasi, hingga rencana perluasan jangkauan TransJakarta menjadi TransJabodetabek.

Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI, Ibnu Dwi Cahyo mengatakan hal ini patut diapresiasi namun masih ada beberapa isu penting yang belum dibahas secara tuntas oleh para kandidat, salah satunya adalah Kereta Rel Listrik (KRL).

Baca Juga: Pemerintah Pertimbangkan Subsidi KRL Berbasis NIK untuk Lebih Tepat Sasaran

"KRL ini sedang mau teriak-teriak nih, karena ada usulan untuk mencabut subsidi, itu kebijakan Kemenhub, sehingga ini kan Jabodetabek ya dan masyarakat Jakarta yang pakai KRL tuh sangat banyak," ungkap Ibnu, dilansir Rabu (9/10).

KRL diprediksi akan mengalami tekanan pengguna karena harga tiket yang terancam naik. Hal ini akan berimbas pada kemacetan yang lebih parah mengingat banyak masyarakat yang menggantungkan transportasi harian mereka pada moda ini. Ibnu menambahkan

"Ini kalau disesuaikan ya NIK dengan tarifnya ini akan sangat mahal sekali, dan saya melihat tidak ada yang berani menyebut itu," ungkapnya.

Selain KRL, Ibnu juga menyoroti aturan pembatasan usia kendaraan bermotor yang sudah masuk dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Meskipun aturan tersebut sudah dibahas, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dampaknya. Ini menjadi isu penting yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam program para paslon, mengingat mayoritas warga Jakarta masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi.

"Mereka tidak setuju kebanyakan karena faktor ekonomi. Sebab harus beli kendaraan baru dan itu menjadi alasan utama dari masyarakat tidak setuju dengan pembatasan usia kendaraan dan pembatasan jumlah kendaraan," tambahnya.

Meskipun para kandidat telah memaparkan berbagai program yang jelas terkait kemacetan, Ibnu menilai bahwa masih ada ruang untuk penggalian lebih dalam, terutama agar kebijakan yang diusulkan dapat lebih inklusif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat Jakarta.

Ia berharap para kandidat tidak hanya fokus pada pengembangan transportasi publik, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang lebih luas, seperti dampak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Kejelasan Wacana NIK untuk Tiket KRL Jabodetabek

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi Jakarta, terutama dalam hal transportasi, paslon Pilkada Jakarta diharapkan dapat lebih peka terhadap isu-isu yang langsung berpengaruh terhadap warga sehari-hari, dan menjelaskan program-program mereka secara lebih detail agar masyarakat bisa memahami arah kebijakan yang diusulkan.