Realisasi APBD Jabar Tembus 38,79 Persen hingga Juli 2025, Di atas Rata-rata Nasional

Provinsi Jawa Barat mencatatkan capaian yang patut diapresiasi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Hingga Juli, realisasi belanja daerah Jabar telah mencapai 38,79 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 31,8 persen.

Tak hanya dari sisi belanja, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat pun menunjukkan tren positif. Dengan capaian 44,72 persen, kinerja PAD Jabar juga mengungguli rerata nasional sebesar 43,62 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun tahun 2025 penuh tantangan fiskal, Jabar masih mampu mempertahankan laju fiskal secara solid.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan capaian saat ini justru menempatkan Jabar sebagai salah satu provinsi dengan realisasi tertinggi secara nasional, yakni peringkat ketiga setelah DIY dan NTB.

Baca Juga: Penyaluran TKD sebagai Kunci Likuiditas APBD

"Jika ada yang menyebut belanja menurun dan pendapatan anjlok, itu tidak benar. Pak Menteri (Tito Karnavian) bahkan menyampaikan langsung bahwa Jabar ada di posisi tiga nasional. Artinya, kita masih termasuk yang terbaik," ujar Herman, Kamis (10/7/2025).

Ia juga menekankan bahwa Pemprov Jabar kini fokus pada belanja yang berkualitas dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. "Pak Gubernur selalu mengingatkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar bermanfaat bagi rakyat," tambahnya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, memberikan perspektif menarik. Ia menilai bahwa capaian belanja dan pendapatan ini bukan semata-mata soal besar-kecil angka, tetapi mencerminkan prinsip kehati-hatian (prudential fiscal management).

“Realisasi yang sekarang ini saya lihat tetap on the right track, walau lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Ini karena tata kelola fiskal Jabar saat ini lebih berhati-hati dalam menghadapi banyak perubahan mendasar, termasuk karena pengaruh Perpres No. 1 Tahun 2025,” jelas Acuviarta.

Baca Juga: Pemprov Jabar Perpanjang Program Pengampunan Pajak hingga 30 September 2025

Ia juga menyoroti lonjakan belanja infrastruktur yang membutuhkan waktu dan proses yang lebih kompleks, khususnya dalam tahapan lelang dan pengadaan barang dan jasa. Untuk pendapatan, ia menyarankan agar fokus diarahkan pada sektor non-PKB, seperti pajak air permukaan dan pajak bahan bakar minyak, guna mengejar target.

Menurutnya, iklim efisiensi dan perubahan strategi anggaran dari Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi layak mendapatkan ruang transisi yang adil dari publik dan pengamat.

“Ada pembaruan besar dalam politik anggaran Jabar. Kita harus menyikapinya positif, karena orientasinya adalah keberlanjutan dan dampak langsung ke masyarakat, bukan sekadar mengejar persentase belanja tinggi,” pungkasnya.