INDEF Soroti RAPBN Pendidikan 2026, Ini Alasannya...

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam RAPBN 2026, dengan porsi belanja pemerintah pusat mencapai 61,69 persen. Komposisi tersebut menjadi sorotan karena publik mempertanyakan arah penggunaan anggaran, terutama di kementerian/lembaga yang mengampu fungsi pendidikan.

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Riza Annisa Pujarama, menilai lonjakan belanja pusat sejalan dengan program prioritas yang kewenangannya langsung ditangani pemerintah pusat.

“Hal tersebut sejalan dengan belanja prioritas yang kewenangannya dipegang pusat yaitu: MBG, sekolah unggulan, sekolah rakyat, dan revitalisasi sekolah,” ujar Riza dalam keterangan resmi, Rabu (20/8/2025).

Baca Juga: Pemerintah Bayar Utang Rp1.433 Triliun di RAPBN 2026, Dompet Negara Makin ‘Ketat’

Riza juga mengingatkan pentingnya transparansi antar-kementerian/lembaga agar arah kebijakan anggaran lebih jelas. “

Sejumlah Kementerian/Lembaga yang mengampu fungsi pendidikan perlu diperjelas programnya apa karena terdapat polemik di publik bahwa anggaran yang diampu K/L tersebut dipakai untuk sekolah kedinasan,” katanya.

Baca Juga: Ekonom Nilai RAPBN 2026 Terlalu Ambisius, Investor Asing Bisa Terganggu Proteksionisme

Dalam RAPBN 2026, anggaran pendidikan meningkat dari outlook 2025 sebesar Rp690,1 triliun. Dari total Rp757,8 triliun, Rp401,5 triliun dialokasikan untuk siswa dan mahasiswa, termasuk Program Indonesia Pintar Rp15,6 triliun bagi 21,1 juta siswa serta Bidikmisi/KIP Kuliah Rp7,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa.

Selain itu, Rp335 triliun digelontorkan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 82,9 juta penerima. Pemerintah juga menyiapkan Rp178,2 triliun untuk tunjangan profesi, gaji, dan peningkatan kualitas guru, serta Rp24,9 triliun guna membangun 200 sekolah rakyat dan merevitalisasi lebih dari 11 ribu sekolah dasar dan menengah.