INDEF: Tanpa Indikator Makro, Ekonomi Syariah RI Hanya Jadi Label

Peneliti Associate Center of Strategic and Economic Dialogue (CSED) INDEF, Azizon, menilai narasi ekonomi syariah di Indonesia masih terbatas pada pendekatan instrumen-sentris dan fungsi agama, tanpa integrasi lintas sektor yang jelas.

Azizon mengatakan, narasi tersebut membuat ekonomi syariah di Indonesia belum diadopsi sebagai tema makroekonomi nasional. Menurutnya, untuk mendorong pengembangan dan percepatan adopsi ekonomi syariah pemerintah ataupun lembaga keuangan harus memiliki strategi yang lebih holistik.

“Ekonomi syariah seharusnya tidak berhenti pada instrumen perbankan, zakat, atau sukuk. Tantangan utama adalah menggeser pendekatan dari pragmatisme instrumen menuju strategi holistik yang selaras dengan maqasid syariah,” kata Azizon, Senin (25/8/2025).

Baca Juga: Ekonomi Syariah Dalam Pidato Presiden, INDEF: Buka Peluang 57 Negara OKI

Menurutnya, indikator makro seperti kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) halal, ekspor halal, hingga porsi pembiayaan syariah untuk UMKM belum ditempatkan sebagai acuan dalam kebijakan ekonomi nasional. 

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pasokan dan permintaan, di mana sertifikasi halal berkembang pesat tetapi akses pasar dan preferensi konsumen belum terhubung.

Azizon mencontohkan, instrumen seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk proyek kementerian/lembaga masih diposisikan sebatas pembiayaan, belum dikategorikan sebagai bagian dari cluster ekosistem halal. Selain itu, dashboard lintas kementerian dan lembaga untuk memantau sertifikasi, pembiayaan, hingga ekspor halal juga belum terwujud.

Baca Juga: Sistem Ekonomi Syariah Diharapkan Jadi Arus Ekonomi Utama RI dan Global

“Kalau pemerintah hanya berhenti di instrumen, ekonomi syariah akan dipersepsikan sebatas label. Yang kita butuhkan adalah indikator konkret, tata kelola lintas sektor, dan strategi pembangunan yang terintegrasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, arah kebijakan fiskal dalam RAPBN 2026 juga seharusnya memberi ruang bagi penguatan ekonomi syariah secara substantif.  Integrasi nilai-nilai maqasid syariah seperti perlindungan jiwa (hifz al-nafs), harta (mal), akal (aql), dan agama (din), perlu diselaraskan dengan delapan program prioritas pemerintah, mulai dari ketahanan pangan hingga pembangunan desa.

Azizon menilai pembelajaran dari negara lain, seperti Malaysia, menunjukkan pentingnya masterplan lengkap dengan indikator kinerja (KPI) dan unit pelaksana khusus. Sementara itu, Saudi Arabia dan Turki menekankan kekuatan pendanaan serta keberanian pemerintah dalam menargetkan program secara konsisten.

Baca Juga: Ekonomi Syariah Dapat Jadi Kunci Untuk Tekan Kemiskinan di Indonesia

“Indonesia punya peluang besar, tetapi tanpa indikator makro dan strategi lintas sektor, ekonomi syariah hanya akan jadi jargon, bukan penggerak pembangunan,” pungkasnya.