Pengamat Dorong Peran Komisaris di BUMN Demi Cegah Kasus Korupsi

Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto, mengatakan peran Dewan Komisaris sangat penting dalam melakukan pengawasan perusahaan pelat merah seperti Kimia Farma.

Ia menilai Dewan Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dituntut untuk lebih proaktif menjalankan fungsi pengawasan guna mencegah terulangnya kasus-kasus korupsi seperti yang saat ini menjerat PT Kimia Farma Tbk dan anak usahanya., 

Ia menilai perusahaan juga harus mengaktivasi organ internal seperti Komite Audit dan Komite Risiko untuk memastikan good governance berjalan.

“Dewan Komisaris juga harus diisi oleh orang yang kredibel,” katanya.

Toto menilai prinsip good corporate governance (GCG) masih belum optimal diterapkan di BUMN meskipun sudah sering dilakukan pelatihan.

Ia menyebut hal ini disebabkan karena GCG lebih ditonjolkan sebagai konsep normatif, alih-alih benar-benar menjadi nilai dan budaya perusahaan negara.

Ke depan, menurutnya, penegakan GCG akan lebih efektif jika seluruh ketentuan dijalankan secara konsisten.

"Apabila terjadi pelanggaran GCG, segera lakukan tuntutan hukum dan hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih,” tegasnya.

Dewan Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dituntut untuk lebih proaktif menjalankan fungsi pengawasan guna mencegah terulangnya kasus-kasus korupsi seperti yang saat ini menjerat PT Kimia Farma Tbk dan anak usahanya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung saat ini tengah mengusut kasus korupsi senilai Rp1,8 triliun di PT Kimia Farma Apotek (KFA). Dana segar yang didapatkan dari PT Akar Investasi Indonesia, anak usaha Indonesia Investment Authority (INA), pada 2023 itu membuat Kimia Farma melepas sebagian sahamnya di KFA senilai Rp460 miliar dan menerbitkan saham baru senilai Rp1,4 triliun.

Belakangan terungkap telah terjadi manipulasi laporan keuangan KFA. Perusahaan yang awalnya dilaporkan meraih laba Rp59 miliar pada 2022 justru berbalik merugi hingga Rp566 miliar setelah dilakukan audit ulang. Fraud tersebut dilakukan oleh jajaran manajemen lama, yang kini sudah tidak lagi menjabat.

Jajaran manajemen baru Kimia Farma yang saat ini memimpin justru bersikap kooperatif. Mereka mengakui adanya kesalahan laporan keuangan, melakukan audit ulang secara transparan, serta berupaya memperbaiki tata kelola perusahaan.