IETD Dorong Regulasi dan Pendidikan Hijau untuk Akselerasi Transisi Energi Nasional

Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2025 merekomendasikan enam strategi jangka menengah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan (enabling condition) percepatan transisi energi nasional agar memberikan dampak maksimal dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

Anggota ICEF, Sripeni Inten Cahyani, mengatakan strategi pertama, memperkuat edukasi, partisipasi, dan kepercayaan publik terhadap program transisi energi, termasuk program 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Langkah ini diharapkan dapat membangun dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap agenda energi bersih nasional.

Kedua, menyiapkan regulasi yang membuat proyek energi terbarukan layak dan bankable. Desain perizinan dan penyiapan proyek energi terbarukan perlu dirancang agar risiko pengembangan proyek menurun, cost of fund berkurang, dan kelayakan investasi meningkat.

Baca Juga: Dorong Energi Surya 100 GW, ESDM Kaji PLTS untuk Kulkas Nelayan

Ketiga, menyelaraskan instrumen keuangan dan pasar karbon agar memiliki sasaran dan peta jalan yang jelas. Keempat, memperbaiki operasi sistem kelistrikan dan meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan sektor ketenagalistrikan dalam mengantisipasi integrasi energi terbarukan yang masif.

Kelima, mengarusutamakan pengetahuan dan keterampilan terkait pekerjaan hijau (green jobs) dalam sistem pendidikan dan pelatihan nasional. Anggota Indonesia Clean Energy Forum (ICEF).

"Pentingnya peran kementerian terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam mengidentifikasi kebutuhan kompetensi dan mengintegrasikan pendidikan serta pelatihan untuk mendukung industri baru yang tumbuh dari proses transisi energi," ujar Inten dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (9/10/2025).

Keenam, membangun ekosistem hidrogen hijau yang berbasis pada harga listrik murah, efisiensi teknologi, serta pembentukan ekosistem secara bertahap. Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah pemberian insentif pada sektor prioritas guna mendorong permintaan hidrogen.

Baca Juga: Pertamina Resmikan Pilot Plant Hidrogen Hijau, Pemerintah Tegaskan Dukungan Ekosistem Energi Bersih

Dalam jangka panjang, IETD 2025 mendorong agar pemerintah memperkuat kepemimpinan dalam proses transisi energi melalui pembentukan landasan hukum yang kokoh untuk menjamin konsistensi kebijakan energi nasional.

“Transisi energi memerlukan proses transformasi yang panjang dan terarah sehingga memerlukan landasan yang kokoh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam periode pemerintahan Presiden Prabowo, perlu dilakukan penyelarasan kebijakan dan perencanaan energi, pembangunan, dan iklim. Beberapa UU terkait transisi energi seperti UU Energi Baru dan Energi Terbarukan, UU Ketenagalistrikan, butuh diakselerasi agar dapat mendukung quick wins dan enabling condition yang sudah dibangun,” ujarnya.