Bahlil Bakal Wajibkan SPBU Swasta Beli BBM ke Pertamina, Ini Alasannya

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyal kuat akan melakukan intervensi terhadap rantai pasok BBM di tingkat ritel. Pemerintah berencana mendorong seluruh badan usaha atau SPBU swasta untuk menyerap produk BBM hasil produksi PT Pertamina (Persero) ketimbang melakukan impor secara mandiri.

Langkah ini dilakukan seiring dengan selesainya proyek raksasa Refinery Development Master Plant (RDMP) Balikpapan.

"Nanti Pak (Prabowo), dengan RDMP ini kita akan meningkatkan produksi RON 92, 95 dan 98. Itu supaya tidak kita impor lagi Pak. Supaya badan-badan usaha swasta ini beli produksi dalam negeri lewat Pertamina," tegas Bahlil dihadapan Presiden saat meresmikan proyek RDMP Balikpapan, Senin (12/1/2026).

Baca Juga: Pemerintah Buka Keran Impor BBM Lebih Lebar Bagi SPBU Swasta di 2026

Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan mengarahkan swasta untuk membeli produk Pertamina merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, karena BBM menyangkut hajat hidup orang banyak, negara melalui BUMN harus memegang kendali atas ketersediaannya.

"Ini perintah konstitusi, perintah Pasal 33 adalah cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dan oleh karena itu negara harus menyiapkan," imbuhnya.

Kebijakan "wajib beli" ini didorong oleh lonjakan kapasitas kilang yang signifikan. Beroperasinya RDMP Balikpapan membuat kapasitas produksi naik dari 260 ribu barel per hari (bph) menjadi 360 ribu bph, belum lagi dengan kapasitas pengolahan kilang domestik lainnya.

Lonjakan kapasitas ini berdampak signifikan pada ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Di man RU V Balikpapan yang dioperasikan oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) kini mampu meningkatkan produksi bensin (gasoline) melonjak dari 42 ribu bph menjadi 142 ribu bph, sementara solar (gasoil) naik dari 125 ribu bph menjadi 156 ribu bph.

Baca Juga: Mulai April 2026, SPBU Swasta Wajib Beli Solar ke Pertamina

Avtur juga mencatatkan kenaikan menjadi 41 ribu bph, dan produksi Liquid Petroleum Gas (LPG) meroket tajam dari 48 ribu ton per tahun (KTPA) menjadi 336 KTPA.

Kualitas produksi BBM juga meningkat ke standar Euro 5 dengan adanya fasilitas Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) yang menjadi jantung dari proyek ini.

Bahlil bahkan mengklaim Indonesia akan segera mengakhiri era impor solar. "Untuk solar, tahun ini alhamdulillah atas perintah Bapak Presiden, tidak ada lagi impor solar, untuk insyaallah ke depan," tambah Bahlil.

Dari sisi makroekonomi, berhentinya ketergantungan pada produk luar negeri ini diproyeksikan bakal memperkuat nilai tukar rupiah melalui penghematan devisa yang sangat besar.
"Jadi dengan RDMP ini, kita bisa menghemat devisa kurang lebih sekitar Rp 60 triliun lebih. Karena dia bisa menambah 100 ribu barel," pungkasnya.

Selain BBM, kilang hasil pengembangan KPI ini juga meningkatkan produksi LPG secara drastis dari 48 ribu ton menjadi 336 ribu ton per tahun, serta menghasilkan produk petrokimia berupa propylene sebesar 225 KTPA.