Tak Ada Kepastian terkait Skema Insentif untuk Mobil Listrik, Pasar EV Bisa Mengalami Stagnasi

Pengamat otomotif Bebin Djuana menilai pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia berpotensi mengalami stagnasi jika pemerintah tidak segera menghadirkan skema insentif baru pasca berakhirnya berbagai stimulus fiskal pada akhir 2025.

Ia menilai tanpa kepastian insentif, target Net Zero Emission (NZE) 2060 melalui percepatan adopsi kendaraan rendah emisi dikhawatirkan kehilangan daya dorongnya.

Setelah berakhirnya pembebasan bea masuk mobil listrik impor utuh (completely built up/CBU), serta dihentikannya skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen, kata Bebin, saat ini terjadi kekosongan regulasi.

Ia menilai, intervensi insentif pajak yang diberikan pemerintah pada tahun lalu berhasil memancing masyarakat untuk beralih ke mobil ramah lingkungan.

Sebelumnya, pasar cenderung menahan diri karena tingginya harga baterai yang menyumbang hingga 40 persen dari total harga kendaraan, ditambah kekhawatiran terkait usia pakai komponen tersebut.

“Ketika pemerintah memberikan insentif pajak, kondisinya berubah drastis. Perkembangan teknologi baterai juga ikut berperan. Harga yang lebih terjangkau, ditambah fitur dan desain yang kekinian, membuat penjualan EV meningkat signifikan," kata Bebin.

Namun, tren positif itu kini terancam. Bebin memprediksi harga kendaraan listrik akan melonjak seiring hilangnya dukungan fiskal, yang berpotensi membuat pasar kembali lesu.

Baca Juga: Insentif Berakhir, Industri EV Dipaksa Naik Kelas

“Dalam situasi ketidakpastian seperti ini, konsumen cenderung menunda pembelian sambil menunggu apakah EV masih menarik secara harga dan manfaat,” tegasnya.

Urgensi dukungan terhadap kendaraan rendah emisi, lanjut Bebin, semakin penting mengingat sektor transportasi masih menjadi penyumbang utama emisi karbon.