Kursi Deputi BI Kosong, INDEF Ungkap Risiko yang Mengintai

Kekosongan jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai berpotensi menimbulkan hambatan operasional dalam perumusan dan implementasi kebijakan moneter, meskipun tidak secara langsung mengubah arah kebijakan. Penilaian tersebut disampaikan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.

Kepala Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Rizal Taufiqurrahman, mengatakan bahwa dalam jangka pendek BI masih memiliki ketahanan institusional untuk menjaga arah kebijakan moneter. Hal itu ditopang oleh mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat kolegial serta kerangka kerja kelembagaan yang kuat.

“Dalam jangka pendek, kekosongan jabatan Deputi Gubernur BI tidak serta-merta mengganggu arah kebijakan moneter, karena keputusan BI bersifat kolegial dan ditopang kerangka kerja institusional yang kuat,” ujar Rizal, Jumat (23/1/2026).

Baca Juga: Jurus Solikin Hadapi Tekanan Global Jika Jadi Deputi BI

Meski demikian, Rizal menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter tetap menghadapi risiko, terutama pada aspek teknis dan komunikasi kebijakan. Risiko tersebut dapat muncul ketika pasar membutuhkan kejelasan serta konsistensi sinyal kebijakan dari otoritas moneter, khususnya di tengah dinamika global yang masih bergejolak.

“Namun, ada potensi friksi operasional dan komunikasi kebijakan, terutama saat pasar sedang sensitif terhadap sinyal kebijakan dan dinamika global masih bergejolak,” kata Rizal.

Menurutnya, keberadaan Deputi Gubernur BI memiliki peran strategis dalam memastikan kesinambungan koordinasi internal serta penyampaian kebijakan yang efektif kepada publik dan pelaku pasar. Kekosongan jabatan tersebut berpotensi memperlambat respons teknis BI dalam menghadapi tekanan ekonomi jangka pendek.

Baca Juga: Pencalonan Thomas sebagai Deputi BI Dinilai Bisa Gerus Indepensi Bank Sentral

Risiko tersebut semakin relevan mengingat ketidakpastian global masih tinggi, baik dari sisi arah kebijakan moneter global maupun volatilitas pasar keuangan. Dalam kondisi tersebut, konsistensi dan kejelasan komunikasi dinilai menjadi elemen penting bagi efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas pasar.

Rizal menambahkan, selama masa transisi, BI perlu memastikan koordinasi internal tetap berjalan optimal agar implementasi kebijakan moneter tidak terganggu. Penguatan koordinasi dan pembagian peran di internal BI dinilai penting untuk meminimalkan potensi friksi operasional.

Sebagai informasi, saat ini calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Solikin M. Juhro, tengah menjalani fit and proper testatau uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR RI sebagai bagian dari proses pengisian jabatan Deputi Gubernur BI yang masih kosong.