Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Amerika Serikat: China Dalangi Isu Pencabutan Izin Terbang Pesawat Kepresidenan Taiwan

        Amerika Serikat: China Dalangi Isu Pencabutan Izin Terbang Pesawat Kepresidenan Taiwan Kredit Foto: AP Photo/Andy Wong
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Amerika Serikat menyatakan kekhawatiran atas keputusan sejumlah negara yang mencabut izin lintas udara bagi pesawat kepresidenan dari Taiwan. Hal tersebut diketahui dilakuan oleh sejumlah negara di Afrika.

        Dikutip dari Reuters, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menilai langkah tersebut sebagai penyalahgunaan sistem penerbangan sipil internasional yang diduga dilakukan atas tekanan dari China.

        Baca Juga: Saat Blokade Iran, Sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat Mendadak Dipecat Trump

        Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tak menyebut secara gamblang negara-negara yang dimaksudkan. Namun Seychelles, Mauritius dan Madagascar diketahui secara sepihak mencabut izin penerbangan untuk pesawat kepresidenan dari Taiwan. Pesawat itu diketahui dalam rute perjalanan menuju Eswatini.

        "Negara-negara ini bertindak atas perintah dari China. Mereka mengganggu keamanan dan martabat perjalanan rutin pejabat dari Taiwan," kata Pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

        Ia menegaskan bahwa pengelolaan wilayah udara internasional seharusnya hanya digunakan untuk menjamin keselamatan penerbangan, bukan sebagai alat politik.

        "Ini adalah penyalahgunaan sistem penerbangan sipil internasional dan ancaman terhadap perdamaian serta kemakmuran global," tambahnya.

        Adapun Presiden Taiwan, Lai Ching-te terpaksa membatalkan seluruh perjalanan luar negeri yang telah direncanakan karena manuver tersebut. Ini menjadi pertama kalinya kunjungan presiden wilayah tersebut gagal total akibat penolakan akses wilayah udara.

        Eswatini menjadi salah satu dari sedikit negara yang masih menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Lai dijadwalkan menghadiri peringatan 40 tahun pemerintahan Raja Mswati III.

        Taiwan sendiri yakin bahwa perubahan itu terjadi akibat tekanan dari China. Beijing menurutnya telah menekan negara-negara tersebut dengan ancaman sanksi ekonomi, termasuk pencabutan keringanan utang.

        Pihak China membantah tuduhan tersebut, namun menyatakan apresiasi terhadap langkah negara-negara tersebut yang dinilai sejalan dengan prinsip “Satu China”. Beijing selama ini mengklaim bahwa pihaknya memiliki wilayah dari Taiwan.

        Sebelumnya, China juga telah mengkritik intervensi dari Amerika Serikat di Taiwan. Juru Bicara Kantor Urusan Taiwan China, Chen Binhua menyebut bahwa intervensi dari negara tersebut mencerminkan niat jahat dari Amerika Serikat. Urusan Taipei sendiri menurutnya adalah urusan internal dari Beijing.

        “Ini adalah distorsi fakta sepenuhnya dan mengandung niat yang tidak baik,” ujarnya.

        China kembali menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari wilayahnya dan tidak boleh ada campur tangan pihak luar. Beijing memperingatkan agar rivalnya tersebut lebih berhati-hati dalam menangani isu dari Taiwan.

        Adapun China baru-baru ini juga menawarkan sejumlah keuntungan reunifikasi kepada Taiwan. Hal itu termasuk pelonggaran wisata, akses tayangan televisi, pembukaan kembali penerbangan lintas wilayah, kemudahan perdagangan pangan hingga izin penayangan drama dan konten dari Taipei.

        Baca Juga: Tak Hanya di Selat Hormuz, Amerika Serikat Kini Buru Tanker Iran di Asia

        Ia juga membuka peluang pembentukan mekanisme komunikasi rutin dari Partai Komunis China dan Partai Kuomintang. Namun, hal ini akan tergantung pada langkah yang diambil oleh pemerintah dari Taiwan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: