35 Persenolel Satpol PP Meninggal dalam Waktu Tahun, Wagub: Kerjanya Tidak Berlebihan, Tapi Memang Agak Ekstra

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mendukung terhadap rencana penambahan 5.000 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski demikian, ia menekankan bahwa proses rekrutmen tersebut harus dilakukan secara bertahap.

Dukungan ini tidak lepas dari realitas beban kerja di lapangan. Rano menyoroti fakta bahwa sebanyak 35 personel Satpol PP meninggal dunia dalam kurun waktu satu tahun terakhir, yang diduga berkaitan dengan penurunan kondisi kesehatan akibat panjangnya jam kerja.

"Maaf, saya tidak bilang kerjanya berlebihan, tapi memang agak ekstra. Tentu kesehatan menjadi prioritas," ujar Rano, Jumat (24/4).

Menurut Rano, usulan penambahan 5.000 personel tersebut dinilai wajar jika melihat skala Kota Jakarta.

Ia membandingkannya dengan kebutuhan di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) yang membutuhkan tambahan hingga 11 ribu personel untuk memenuhi rasio ideal pelayanan berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk.

Selain faktor demografi, penambahan personel juga didorong oleh meluasnya cakupan program Pemprov DKI Jakarta. Rano mencontohkan layanan Transjakarta yang kini telah berekspansi hingga kawasan aglomerasi Jabodetabek. Perluasan ini membutuhkan tambahan personel Satpol PP untuk menjaga keamanan aset dan sterilisasi jalur.

Lebih lanjut, Rano mengungkapkan rencana pembentukan unit khusus Satpol PP Pariwisata. Unit ini akan bertugas menjaga ketertiban di kawasan destinasi wisata, seperti Kota Tua Jakarta yang akan direvitalisasi.

Meski memiliki tugas serupa dengan unit reguler, Satpol PP Pariwisata nantinya akan menggunakan seragam berbeda dan mengedepankan pendekatan yang lebih humanis kepada wisatawan.

Selain penambahan personel, Rano juga menyoroti pentingnya pembangunan Markas Komando (Mako) Satpol PP yang lebih representatif. Ia menilai Mako yang saat ini berada di Jalan Kebon Sirih sudah tidak lagi memadai karena keterbatasan ruang.

Mako baru direncanakan tidak hanya sebagai pusat komando pengawasan digital dan penempatan armada, tetapi juga dilengkapi fasilitas shelter atau ruang istirahat bagi personel.

"Sebetulnya sudah didesain dan dianggarkan, cuma terkena efisiensi. Makanya kemarin saya sempat bicara dengan Pak Gubernur, sepertinya kita harus evaluasi lagi masalah ini, apalagi Jakarta mau jadi Kota Global," pungkasnya.