Ekonom UGM Sebut Subsidi Energi untuk Amankan Daya Beli dari Gejolak Geopolitik

Di tengah eskalasi ketidakpastian geopolitik global yang terus menekan rantai pasok komoditas, pemerintah didorong untuk menerapkan strategi ganda guna menjaga stabilitas ekonomi domestik. Penguatan instrumen subsidi energi dalam jangka pendek dan akselerasi transisi energi baru terbarukan (EBT) secara struktural dinilai menjadi kunci kedaulatan nasional.

Pesan strategis tersebut mengemuka dalam Sarasehan Energi bertajuk dinamika energi global yang diselenggarakan oleh Dewan Energi Nasional (DEN) bersama Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta.

Ekonom UGM Rachmawan Budiarto mengungkapkan bahwa transmisi gejolak harga energi global terhadap inflasi domestik perlu dimitigasi secara ketat. Menurutnya, energi merupakan komponen biaya (input cost) yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) terhadap harga barang pokok dan daya beli masyarakat.

“Jika pasokan energi terganggu dan harga melonjak, dampaknya akan terasa luas. Biaya produksi naik, distribusi mahal, dan harga barang ikut terdorong naik. Jangan sampai masyarakat kecil yang paling merasakan beban akibat situasi global,” ujar Rachmawan dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Bantalan Fiskal Senada, Ekonom Senior UGM Dumairy menekankan pentingnya peran subsidi sebagai instrumen stabilitas (stabilizer) ekonomi. Ia menilai langkah pemerintah yang tetap mempertahankan skema subsidi dan kompensasi energi merupakan kebijakan tepat sasaran untuk menahan tekanan inflasi di tingkat akar rumput.

Baca Juga: Ketahanan Energi Indonesia Kuat di Jangka Pendek, Rentan dalam Jangka Panjang

“Energi telah membentuk lapisan ekonomi kerakyatan yang luas. Karena itu, setiap kebijakan harus dibahas secara bijak agar menghasilkan langkah terbaik bagi masyarakat,” katanya.

Namun demikian, ketergantungan pada subsidi fosil dinilai tidak dapat menjadi solusi permanen mengingat beban fiskal yang fluktuatif mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia. Anggota DEN Mohamad Fadhil Hasan menyoroti tantangan struktural berupa tingginya impor migas yang membuat APBN rentan terhadap volatilitas harga eksternal.

Akselerasi EBT

Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, Anggota DEN Saleh Abdurrahman menegaskan urgensi percepatan pengembangan EBT sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. Menurutnya, kemandirian energi tidak lagi sekadar target hijau, melainkan kebutuhan strategis nasional.

“Di tengah volatilitas harga energi dunia, penguatan EBT menjadi kunci agar Indonesia semakin mandiri dan tangguh menghadapi tekanan global,” tegas Saleh.

Dari sisi operator, PT Pertamina Patra Niaga menyatakan telah menyiapkan serangkaian langkah operasional untuk menghadapi potensi gangguan pasokan (supply disruption). Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menjelaskan perusahaan tengah menempuh strategi diversifikasi sumber impor dan penguatan kontrak jangka panjang.

Baca Juga: DSSA Perkuat EBT dan AI, Bidik Pertumbuhan Jangka Panjang

“Kami juga terus memperketat pengawasan penyaluran subsidi agar tepat sasaran sembari mengoptimalkan kapasitas kilang domestik guna menjaga ketahanan stok nasional,” ungkap Eko.

Melalui sinergi lintas sektoral antara akademisi, regulator, dan pelaku industri, Indonesia diharapkan mampu merumuskan kebijakan energi yang adaptif dan inklusif. Transformasi energi bersih yang berjalan beriringan dengan perlindungan sosial menjadi fundamen utama menuju kedaulatan energi yang tangguh di masa depan.