ReforMiner: DME Lebih Cocok untuk Industri ketimbang Rumah Tangga

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menilai pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai alternatif pengganti Elpiji (LPG) memiliki tantangan teknis dan ekonomi yang besar jika dipaksakan ke sektor rumah tangga. Menurutnya, DME jauh lebih potensial dan masuk akal secara bisnis jika dialokasikan untuk kebutuhan sektor industri.

Komaidi menjelaskan bahwa penggunaan DME di level rumah tangga memerlukan perubahan infrastruktur yang masif dan mahal. Berbeda dengan LPG, DME memiliki karakteristik tekanan yang berbeda, sehingga membutuhkan spesifikasi tabung, regulator, hingga kompor yang khusus.

"DME itu tekanannya beda, problemnya lebih kompleks. Butuh tabung beda, regulator beda, kompor spesifiknya beda lagi. Artinya, kompor yang sudah ada di masyarakat saat ini tidak bisa dipakai untuk DME," ujar Komaidi kepada Warta Ekonomi, Rabu (29/4/2026).

Lebih lanjut, ia menyoroti aspek keekonomian produksi DME yang saat ini masih menjadi kendala utama. Mundurnya perusahaan asal Amerika Serikat, Air Products di perjalanan proyek DME di Indonesia sebelumnya menjadi indikator bahwa hitung-hitungan harga jual DME masih cenderung lebih mahal dibandingkan LPG.

Oleh karena itu, Komaidi menyarankan pemerintah untuk memetakan ulang segmentasi pengguna DME. Belajar dari negara lain seperti China dan India, penggunaan DME atau pencampuran (blending) DME lebih banyak dioptimalkan untuk sektor industri dan transportasi, bukan dapur rakyat.

"Kalau industri lebih relatif mudah karena skalanya besar dan keekonomiannya lebih masuk. Di China, DME itu digunakan di sektor industri dan transportasi. Kalau rumah tangga, konsumsinya kecil-kecil tapi penggunanya puluhan juta, ini akan sangat sulit secara distribusi dan infrastruktur," jelasnya.

Komaidi mengingatkan pemerintah agar proyek DME, termasuk rencana groundbreaking, tidak hanya berhenti sebagai simbol prestasi semata, tetapi harus memperhatikan keberlanjutan bisnisnya. Jika dipaksakan ke masyarakat tanpa kesiapan alat masak dan harga yang kompetitif, program ini dikhawatirkan akan membebani negara maupun konsumen.

"Secara bisnis, kalau untuk rumah tangga tanpa intervensi pemerintah tidak akan maju. Jadi, segmentasinya harus dipetakan, dan industri memiliki peluang keekonomian yang jauh lebih baik untuk menyerap DME," pungkas Komaidi.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan menggenjot DME sebagai diversifikasi sumber pemenuhan LPG dalam negeri.

Baca Juga: Presiden Prabowo Panggil Menteri ESDM, Pastikan Stabilitas Energi Nasional di Tengah Geopolitik Global

Dengan cadangan batu bara low rank coal yang melimpah di RI, diharapkan gap impor LPG dapat dikikis.

Saat ini konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton. Jadi, ada sekitar 7 juta ton yang masih dipenuhi lewat impor.

"Ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan," ungkap Bahlil dalam siaran pers, Selasa (28/4).