Petani Kritik Ekspor Sawit Lewat BUMN, Singgung Monopoli Era Orde Baru

Rencana pemerintah mewajibkan ekspor sawit melalui BUMN mulai menuai penolakan dari kalangan petani. Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia atau POPSI menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu monopoli perdagangan sawit nasional.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto menyebut skema ekspor satu pintu lewat BUMN memiliki kemiripan dengan tata niaga cengkeh pada era Orde Baru. Menurutnya, pola seperti itu pernah menimbulkan persoalan besar bagi petani.

“Kami mempertanyakan mengapa kebijakan sebesar ini dibahas tanpa melibatkan petani sawit. Sawit bukan hanya soal ekspor, tetapi menyangkut hidup jutaan keluarga petani dan ekonomi daerah di seluruh Indonesia,” ujar Darto.

POPSI menilai penunjukan BUMN sebagai eksportir tunggal berpotensi memusatkan jalur perdagangan sawit hanya pada kelompok tertentu. Situasi itu disebut dapat membuka ruang rente ekonomi dan elite capture.

Darto menyinggung pola perdagangan cengkeh melalui Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) di masa lalu. Sistem tersebut dinilai memicu monopoli dan merugikan petani.

Jika akses ekspor hanya dikendalikan satu pintu, POPSI khawatir kompetisi perdagangan akan melemah. Kondisi itu dikhawatirkan membuat posisi tawar petani sawit ikut turun.

“Dalam kondisi itu, harga tandan buah segar (TBS) sawit dinilai rentan ditekan,” kata dia.

Selain itu, organisasi petani sawit tersebut mengingatkan industri sawit saat ini jauh lebih kompleks dibanding era tata niaga komoditas lama. Perdagangan sawit sudah terhubung langsung dengan pasar global dan sistem perdagangan internasional.

POPSI menilai mekanisme ekspor yang terlalu tertutup bisa mengganggu kepercayaan pembeli internasional. Risiko penurunan daya saing Indonesia di pasar global juga disebut bisa terjadi.

“Jika mekanisme ekspor terlalu tertutup atau terlalu politis, Indonesia dikhawatirkan kehilangan kepercayaan pembeli internasional dan daya saing global,” ujar Darto.

Menurut POPSI, dampak kebijakan tersebut nantinya tidak hanya dirasakan perusahaan besar. Petani sawit mandiri juga disebut bisa menjadi pihak paling terdampak jika persaingan pembelian CPO dan TBS melemah.

Baca Juga: Danantara Ungkap Transaksi Ekspor Lewat DSI Baru Berlaku Januari 2027

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menunjuk BUMN sebagai eksportir tunggal sejumlah komoditas strategis. Tahap awal kebijakan itu mencakup minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy.

Prabowo mengatakan aturan tersebut dibuat untuk memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menekan praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi fero alloy, kita wajibkan penjualannya harus melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal,” kata Prabowo.