Prabowo Banjir Dukungan Soal Kebijakan DSI, IBSW Optimis pada Sistem Ekspor Digital

Upaya pemerintah memperbaiki tata kelola perdagangan nasional mulai mendapat dukungan dari berbagai pihak. Chairman Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika, menilai langkah pemerintah membangun sistem ekspor digital terintegrasi menjadi sinyal kuat keseriusan dalam menekan kebocoran ekonomi yang selama ini dinilai merugikan negara dalam jumlah besar.

Nova menyampaikan apresiasi terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti persoalan kebocoran hasil ekspor dan praktik perdagangan yang selama bertahun-tahun dinilai menggerus penerimaan negara. Menurutnya, arah kebijakan yang diambil pemerintah menunjukkan komitmen memperkuat tata kelola perdagangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Langkah konkret tersebut salah satunya diwujudkan melalui sistem ekspor digital baru yang tengah disiapkan pemerintah bersama Danantara Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebelumnya mengungkapkan pemerintah akan meluncurkan platform digital terintegrasi bertajuk One Platform, Multiple Benefit.

Sistem itu dirancang untuk mengawasi transaksi nilai ekspor secara lebih menyeluruh sekaligus menekan praktik manipulasi perdagangan seperti under invoicing. Pemerintah menargetkan mekanisme tersebut mulai diberlakukan pada awal Januari 2027.

"Pada bulan awal Januari 2027, baru kami akan memperlakukan transaksi ini melalui platform kami, yang saya bilangnya one platform, multiple benefit, the world is happy, Indonesian are happier," ujar Rosan, Rabu (20/05/2026).

Rosan menjelaskan, sebelum implementasi penuh dilakukan, pemerintah akan menjalankan masa transisi mulai Juni hingga Desember 2026. Pada tahap awal, seluruh transaksi yang ditujukan untuk ekspor akan masuk dalam skema pelaporan komprehensif terlebih dahulu.

“Dalam rangka meyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung good governance, kita mulai pada bulan Juni ini sampai bulan Desember semua transaksi yang bertujuan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu secara komprehensif kepada kami, kami memberi jangka waktu tiga bulan, kemudian dievaluasi lagi sampai akhir tahun, setiap evaluasi selama tiga bulan,” imbuh Rosan.

Nova menilai langkah tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat pengawasan sektor ekspor sumber daya alam (SDA). Menurutnya, penggunaan sistem digital yang terintegrasi dapat memperkecil ruang manipulasi data perdagangan yang selama ini disebut menjadi salah satu penyebab kebocoran penerimaan negara.

“Pidato Presiden Prabowo bukan sekadar retorika, tetapi langsung diikuti langkah konkret pemerintah melalui sistem pengawasan ekspor yang lebih transparan dan modern. Ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola ekonomi nasional,” ujar Nova.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Rosan Roeslani yang dinilai bergerak cepat menerjemahkan arahan Presiden ke dalam kebijakan yang lebih konkret.

“Kami salut dengan respon cepat Pak Rosan selaku CEO Danantara, ia benar-benar totalitas dalam men-support kegiajan dan arahan dari Presiden dalam menghentikan kebocoran pendapatan negara dari sektor komoditas,” kata Nova.

Menurut Nova, praktik manipulasi nilai faktur atau under-invoicing serta pengalihan harga atau transfer pricing selama ini menjadi persoalan serius yang perlu segera ditangani. Praktik tersebut disebut berkontribusi terhadap hilangnya potensi penerimaan negara dan menggerus kekayaan nasional.

Karena itu, IBSW mendukung pembangunan sistem pengawasan digital yang terintegrasi agar transaksi ekspor dapat dipantau secara real time dan berjalan lebih akuntabel.

“Karena itu, IBSW mendukung penuh langkah pemerintah yang dalam hal ini dilaksankanan oleh Danantara dengan membangun sistem pengawasan digital yang terintegrasi agar transaksi ekspor dapat dipantau secara real time dan lebih akuntabel,” tegas Nova.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan negara mengalami kerugian hingga mencapai USD900 miliar akibat kebocoran ekonomi yang berlangsung selama puluhan tahun. Kerugian tersebut disebut dipicu praktik under invoicing, under counting, dan transfer pricing yang dinilai merugikan kepentingan nasional.

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Komentari Aksi Intervensi Pemerintah pada Sektor Ekspor-Impor Lewat DSI

Nova juga menyoroti pergerakan nilai tukar rupiah setelah pidato Presiden terkait pembenahan tata kelola perdagangan nasional. Menurutnya, posisi rupiah pada 21 Mei yang tercatat berada di level Rp17.675 per dolar AS menunjukkan adanya respons pasar terhadap agenda reformasi ekonomi pemerintah.

“Kondisi tersebut merupakan sinyal positif bahwa pasar mulai merespon optimisme terhadap keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi ekonomi dan memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik yang merugikan negara,” ujarnya.

Ke depan, Nova berharap langkah pembenahan tata kelola perdagangan tidak hanya berdampak terhadap peningkatan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik serta dunia internasional terhadap sistem perdagangan Indonesia yang dinilai semakin transparan dan berintegritas.