Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        OJK Dorong Pasar Modal dan Ekonomi Hijau Biayai Kebutuhan Dana Rp8.600 Triliun RI

        OJK Dorong Pasar Modal dan Ekonomi Hijau Biayai Kebutuhan Dana Rp8.600 Triliun RI Kredit Foto: Azka Elfriza
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pengembangan pasar modal, obligasi daerah, dan ekonomi hijau sebagai sumber pembiayaan baru guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pembiayaan pembangunan Indonesia.

        Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Indonesia membutuhkan pembiayaan sekitar Rp8.600 triliun untuk menopang target pertumbuhan ekonomi nasional. Kebutuhan tersebut dinilai harus diimbangi dengan diversifikasi sumber pendanaan.

        “Ini tidak bisa hanya didukung oleh sektor-sektor yang selama ini kita lihat sangat membantu seperti perbankan dan lain-lain. Tapi harus muncul sumber-sumber pembiayaan baru, salah satunya misalnya pasar modal,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi saat ditemui dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah Tahun 2026 di Balai Kartini, Senin (25/5/2026).

        Menurut Friderica, pasar modal dan obligasi daerah menjadi instrumen penting yang perlu diperkuat untuk mendukung pembangunan. Selain itu, pengembangan ekonomi hijau dan bursa karbon juga dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

        “Ini juga semua ada nilai ekonomi yang bisa kita dorong bersama,” ujarnya.

        Di sisi lain, pengembangan keuangan digital juga dinilai penting untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Ia menilai percepatan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari dukungan sistem keuangan digital yang aman dan terintegrasi.

        “Rasanya di saat ini tidak akan mungkin kita melakukan pembangunan yang optimal tanpa didukung oleh keuangan digital di sektor keuangan,” katanya.

        Ke depan, OJK akan terus mendorong pengembangan sektor jasa keuangan syariah, terutama di daerah yang memiliki potensi ekonomi syariah besar seperti Sumatra Barat, serta memperkuat literasi keuangan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

        Saat ini, kata Friderica, program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) telah berjalan di 40 kabupaten dan kota di Indonesia. Program tersebut difokuskan untuk mendukung sektor prioritas nasional seperti agrikultur, ekonomi kreatif, dan pariwisata.

        “Ke depan melalui kantor-kantor OJK di daerah, program pengembangan ekonomi daerah ini akan terus di-scale upsehingga pembiayaan bisa semakin produktif dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan,” ujar Friderica.

        Baca Juga: OJK Warning Pelemahan Rupiah Bisa Tekan Industri Pindar

        Baca Juga: Per Triwulan I 2026, OJK Catat Tabungan Pelajar Tembus 59,03 Juta Rekening

        Ia optimistis penguatan ekonomi daerah dapat menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global.

        “Justru inilah saat kita membuktikan bahwa kekuatan Indonesia salah satunya adalah dari kekuatan ekonomi di daerahnya,” ucapnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Azka Elfriza
        Editor: Annisa Nurfitri

        Bagikan Artikel: