Carut-marut Data Nasional Disorot, DPR Yakin RUU Satu Data Bisa Jadi Jalan Keluar

Kekacauan penyaluran bantuan sosial hingga persoalan layanan BPJS dinilai tidak lepas dari carut-marut data nasional yang selama ini belum terintegrasi. Karena itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI meyakini Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia bisa menjadi jalan keluar untuk mengakhiri masalah yang terus berulang tersebut.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan persoalan data yang tidak sinkron telah menjadi hambatan serius dalam berbagai program pelayanan publik selama puluhan tahun. Dampaknya bahkan sering memicu polemik di tengah masyarakat, terutama saat penyaluran bantuan sosial dilakukan.

“Contoh yang paling konkret adalah ketika kita menghadapi bencana, ada bantuan sosial dari masyarakat, itu selalu ada masalah. Ada masyarakat yang merasa bahwa dia punya hak, tidak dapat haknya,” kata Doli dalam keterangannya, dikutip dari laman resmi Fraksi Golkar, Jumat (29/5).

Menurut Doli, kehadiran RUU Satu Data Indonesia nantinya akan membuat pemerintah memiliki sistem basis data kependudukan yang lebih terintegrasi dan sistematis. Dengan begitu, berbagai program bantuan hingga layanan publik bisa disalurkan secara lebih tepat sasaran.

“Dengan adanya Undang-Undang Satu Data Indonesia ini, kita sudah punya sistem database kependudukan, semua data yang terintegrasi dan sistematis,” ujar dia.

Baca Juga: DPR Rilis 8 Poin RUU Kepolisian: Atur Batas Usia Pensiun hingga Jabatan Sipil

Doli menilai selama ini banyak persoalan muncul karena data antarinstansi maupun antara pemerintah pusat dan daerah masih berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru sering tidak terdata dengan baik.

Senada dengan itu, Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo mengungkapkan pemerintah daerah juga kerap dibuat kesulitan akibat data penerima bantuan yang tidak valid. Ia menyebut perbedaan data antara pusat dan daerah menjadi salah satu sumber utama persoalan bansos yang tak kunjung selesai.

“Mereka mengalami kesulitan ketika ada program bantuan sosial, itu dihadapkan kepada masalah data yang tidak valid. Sehingga kadang-kadang, data dari pusat dengan data di daerah itu berbeda,” ungkap Firman.

Politisi tersebut menilai ketidaksinkronan data antarwilayah membuat banyak program bantuan sosial akhirnya tidak tepat sasaran. Bahkan, data antar desa pun disebut masih belum terhubung dalam satu sistem nasional yang sama.

“Banyak program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena antara data desa satu dengan desa lainnya tidak sinkron,” ucapnya.

Baca Juga: SINDIKASI Soroti Nasib Freelancer di RUU Ketenagakerjaan

Firman berharap RUU Satu Data Indonesia nantinya benar-benar mampu menghadirkan sistem data nasional yang seragam dan akurat. Dengan begitu, bantuan sosial maupun layanan publik lainnya dapat diterima oleh masyarakat yang memang berhak.

“Ketika nanti sudah ada penyamaan data, maka itu tidak mungkin terjadi salah sasaran. Sehingga mereka yang berhak untuk mendapatkan program bantuan sosial, itu akan tepat sasaran,” pungkas dia.