DSI Berpotensi Hambat Transisi Energi, Harga Batu Bara Bakal Makin Murah

Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF Green Transition Initiative (GTI), Andry Satrio Nugroho, menilai kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) berpotensi menghambat laju transisi energi nasional.

Menurut Andry, keberadaan DSI sebagai operator perdagangan nasional berisiko menambah rantai administrasi ekspor sehingga dapat menghambat penjualan sejumlah komoditas unggulan Indonesia ke pasar global, termasuk batu bara.

Apabila akses ekspor menjadi lebih sulit, para eksportir diperkirakan akan mengalihkan penjualan ke pasar domestik. Kondisi tersebut berpotensi memicu kelebihan pasokan batu bara di dalam negeri yang pada akhirnya menekan harga komoditas tersebut.

"Kalau dari sisi kesulitan ekspor akan dihadapi oleh para pelaku usaha, ini kemungkinan besar mereka akan menjualnya secara domestik. Nanti akan ada perebutan antara suplai di dalam negeri untuk bisa terserap. Awalnya eksportir ini pasti akan menjual ke dalam negeri dan pada akhirnya harga itu pasti akan tertekan di situ," ujar Andry kepada Warta Ekonomi, Selasa (2/6/2026).

Andry menilai penurunan harga batu bara justru dapat menjadi hambatan bagi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Sebab, semakin murah harga energi fosil, semakin sulit energi bersih bersaing secara ekonomi.

Menurut dia, kondisi tersebut bertolak belakang dengan target pemerintah yang tengah mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW) serta percepatan pengurangan ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Untuk apa kita berbicara mengenai 100 Giga (target PLTS) ketika harga batubaranya justru malah didorong menjadi lebih murah? Yang seharusnya kita dorong itu adalah bagaimana menurunkan harga energi baru terbarukan ini. Kalau ada alternatif dari harga batubara yang turun, skema untuk menggantikan PLTU itu akan semakin sulit," tegasnya.

Tantangan tersebut, lanjut Andry, semakin berat karena pengembangan EBT saat ini juga menghadapi tekanan dari kondisi makroekonomi. Pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga dinilai meningkatkan biaya investasi proyek energi bersih yang masih bergantung pada komponen impor.

"Pintu ekspor batu bara menyempit, akhirnya pasokan mengalir ke pasar domestik dan menyebabkan harga menurun. Di sisi lain, kondisi moneter membuat investasi EBT makin mahal mengingat komponen utamanya seperti modul surya dan sistem penyimpanan energi (Battery Energy Storage System/BESS) sebagian besar impor," lanjutnya.

Mengacu pada Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, kebutuhan investasi sektor kelistrikan mencapai Rp2.967,4 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1.682,4 triliun dialokasikan untuk pengembangan EBT.

Baca Juga: Himbara Raup Likuiditas Jumbo dari DHE SDA, Purbaya: Dia Akan Punya Dolar Banyak

Baca Juga: INDEF Peringatkan Efek Domino DSI: Ekspor Terhambat, Harga Batu Bara dan PNBP Tertekan

Besarnya kebutuhan investasi tersebut membuat proyek energi bersih sangat sensitif terhadap perubahan nilai tukar dan biaya pendanaan. Dengan asumsi 40-50 persen biaya proyek dibiayai dalam valuta asing, pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan kebutuhan investasi secara signifikan.

"Pelemahan rupiah membuat ongkos peralatan naik, sementara kenaikan BI Rate mengerek biaya pinjaman. Untuk pengembang EBT yang sedang bernegosiasi tarif dengan PLN, ini berarti harga yang diminta akan lebih tinggi dari patokan tarif yang ditetapkan pemerintah. Negosiasinya akan lebih sulit," ujarnya.

Selain berdampak terhadap pengembangan EBT, Andry menilai terganggunya ekspor batu bara juga berpotensi menekan penerimaan negara. Ia mengingatkan sekitar 80 persen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral masih ditopang oleh komoditas batu bara.

Karena itu, apabila harga batu bara turun akibat kelebihan pasokan di pasar domestik, kontribusi sektor tersebut terhadap penerimaan negara juga berpotensi melemah.

Menurut Andry, kondisi tersebut justru dapat kontraproduktif terhadap tujuan pemerintah memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas, termasuk upaya menekan praktik under invoicing dan transfer pricing.

Lebih jauh, ia menilai kebijakan yang dinilai menambah ketidakpastian berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap Indonesia.

Andry mengungkapkan Moody's dan Fitch telah menurunkan outlook atau prospek Indonesia menjadi negatif. Menurutnya, lembaga pemeringkat menilai kredibilitas kebijakan pemerintah menurun dan arah kebijakan menjadi semakin sulit diprediksi. Kehadiran DSI, kata dia, berpotensi menambah kekhawatiran pelaku pasar.

''Bila terus berlanjut, tindakan berikutnya menurunkan peringkat lebih rendah lagi. Kalau dibiarkan, penurunan dari BBB ke BBB- merupakan keniscayaan. Ini posisi paling rendah dalam kategori tingkat investasi (investment grade), terpaut satu langkah dari level tingkat spekulasi (speculative grade),” tutup Andry.

Baca Juga: Pakar Energi UI soal PLTS 100 GW: Butuh Lahan Setara 70 Ribu Lapangan Bola

Di tengah berbagai tantangan tersebut, pemerintah tetap berupaya mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan guna meningkatkan porsi energi bersih dalam bauran energi nasional.

Hingga akhir 2025, bauran EBT Indonesia tercatat mencapai 15,75%, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar 14,65%.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menargetkan bauran energi nasional dapat mencapai 17% pada 2026.

"Kalau ingin saya ya mencapai 17(%), paling tidak. Inginnya ya, mudah-mudahan bisa tercapai," kata Eniya usai acara 4th Indonesia-Japan Hydrogen Ammonia Development Acceleration Forum di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Untuk mencapai target tersebut, Eniya mendorong sejumlah proyek pembangkit EBT skala besar yang mengalami keterlambatan agar segera beroperasi secara komersial atau mencapai Commercial Operation Date (COD).

''Saya sedang mengidentifikasi di RUPTL itu mana lagi yang delay. Karena banyak banget," ungkap Eniya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, total kapasitas terpasang pembangkit berbasis EBT hingga akhir 2025 mencapai 15.630 megawatt (MW). Kapasitas tersebut terdiri atas pembangkit tenaga air sebesar 7.587 MW, bioenergi 3.148 MW, panas bumi 2.744 MW, tenaga surya 1.494 MW, gasifikasi batu bara 450 MW, tenaga angin 152 MW, dan pembangkit berbasis sampah 36 MW.