'Kondisi Fiskal Terbatas,' Prabowo Dapat Lampu Hijau agar Tak Semua Anak Indonesia Jadi Penerima MBG

Dukungan terhadap langkah pemerintah membenahi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mengalir. Komisi IX DPR RI menegaskan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu tidak harus diberikan kepada seluruh anak, melainkan perlu difokuskan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menyatakan pihaknya mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat MBG. Menurutnya, langkah tersebut merupakan kebijakan yang rasional dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

Baca Juga: Israel Abaikan Perintah Trump, Serangan Terbaru Akan Bikin Runyam Negosiasi Amerika dan Iran

"Karena itu, kami mendukung arah baru kebijakan BGN ini untuk mempertajam sasaran penerima manfaat. Tidak semua anak harus menjadi penerima MBG. Program perlu difokuskan pada mereka yang menghadapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi," kata Charles dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Politikus PDI Perjuangan itu menilai MBG seharusnya diposisikan sebagai instrumen intervensi gizi, bukan program yang bersifat universal bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa melihat tingkat kebutuhan.

Menurut Charles, kelompok yang perlu menjadi prioritas meliputi balita, anak usia sekolah dari keluarga rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat yang tinggal di wilayah dengan tingkat masalah gizi yang masih tinggi.

"Sebagai instrumen intervensi gizi yang ditujukan kepada kelompok yang membutuhkan, seperti balita, anak usia sekolah dari keluarga rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat di wilayah dengan prevalensi masalah gizi yang tinggi," ujarnya.

Charles juga menilai langkah penajaman sasaran penerima manfaat menjadi penting di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah. Dengan fokus yang lebih terarah, anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif dan menghasilkan dampak yang lebih nyata terhadap perbaikan gizi nasional.

"Dengan demikian, anggaran negara dapat difokuskan untuk menghasilkan dampak perbaikan gizi yang nyata dan terukur. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pendekatan yang lebih terarah akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus memperbesar dampak perbaikan gizi nasional," katanya.

Ia menambahkan, keberhasilan MBG ke depan tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya jumlah penerima manfaat. Yang lebih penting, kata dia, adalah sejauh mana program tersebut mampu menurunkan angka stunting, memperbaiki status gizi masyarakat, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Ke depan, keberhasilan MBG tidak semata-mata diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi dari sejauh mana program mampu menurunkan masalah gizi, meningkatkan kesehatan anak, serta memperbaiki kualitas SDM Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang mengungkapkan pihaknya telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa target penerima MBG pada 2026 kemungkinan tidak akan mencapai 82,9 juta orang.

BGN kini memilih fokus memperbaiki kualitas pelaksanaan program dibanding mengejar jumlah penerima manfaat. Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi, yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak hingga usia sekolah dasar.

Menurut Nanik, pendekatan tersebut diambil berdasarkan masukan para ahli gizi dan dokter anak yang menilai periode sejak awal kehamilan hingga usia sembilan tahun merupakan fase paling penting untuk intervensi gizi.

Baca Juga: Tarif 'Pelicin' Dipatok Jutaan, Begini Modus Kubu Silmy Karim Lakukan Korupsi Izin Tinggal WNA

Dengan dukungan DPR terhadap kebijakan tersebut, pemerintah kini memiliki landasan politik yang lebih kuat untuk melakukan pembenahan MBG agar manfaat program unggulan Presiden Prabowo benar-benar dirasakan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.